Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Banjir yang terjadi di Kota Bandung, dikritisi oleh salah seorang anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Diah Pitaloka.
Kedian ini, menurutnya, menjadi koreksi pada kepemimpinan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang lebih banyak mementingkan penataan kota semata. Seharusnya, memperhatikan kawasan sekitarnya.
Dalam pernyataannya yang diterima tribunnews.com, Diah Pitaloka juga mengatakan, saat ini Ridwan Kamil lebih dikenal dengan program arsitektur kota.
Namun, ada persoalan penting yang tidak juga melahirkan tindakan konkrit atas kondisi ekologis kota yang semrawut.
"Bandung dikelilingi gunung, banjir ini bisa terjadi karena masalah mendasar, masalah ekologis. Pertama daerah resapan air yang sudah menjadi hotel dan pemukiman sudah merambah sampai pegunungan, misalnya kawasan Dago Utara. Tidak ada solusinya juga sampai sekarang," katanya, Rabu (26/10/2016).
Anggota Komisi VIII ini juga meminta Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Harapannya, program mengantisipasi lebih diutamakan dibandingkan harus melakukan penyelamatan atau pembenahan saat terjadi bencana.
"BPBD juga harus segera melakukan koordinasi dan penataan tata kota berbasis ekosistem sebagai proses pencegahan bencana. Karena dananya ada bukan untuk dihabiskan saat ada bencana, tapi lebih baik apabila levih diutamakan untuk pencegahan bencana," terangnya.
Ia berharap, Ridwan Kamil tidak hanya mengerjakan program untuk kepentingan pencitraannya saja.
Sebab ternyata, tambahnya, pembangunan di kawasan sekitar Bandung sudah tidak terkontrol, dan ini seharusnya sudah menjadi perhatian usai terjadinya banjir besar.
"Berharap kinerja Ridwan Kamil tidak hanya pencitraan. Lihat permasalahan ekosistem, karena itu menjadi masalah mendasar. Intinya perencanaan dan pengimplementasi tidak memperhitungkan daya tampung dan daya dukung terhadap lingkungan," tegasnya.
Harusnya masalah banjir ini sudah terdeteksi. Persoalan disiplin tata kota berbasis penyelamatan lingkungan.
Melakukan kordinasi dengan BNPB, program reboisasi mengatasi besarnya wilayah hutan yang hilang karena pemukiman dan penebangan serta pengolahan sampah menjadi hal Utama yang perlu dilakukan.
Persoalan tidak terletak di hilir pada saluran airnya saja. Tapi di hulu pada hutan dan penyempitan aliran sungai.