Baca tanpa iklan
Selanjutnya Gubernur Ganjar membuat Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Sosialisasi pengendalian gratifikasi terus dilakukan di SKPD Provinsi Jateng serta kabupaten atau kota.
Ganjar di setiap kesempatan kerap mengingatkan PNS untuk menolak gratifikasi. Ia meminta masyarakat, rekanan, pelaku usaha, dan pihak terkait lainnya tak memberi sesuatu ke para pejabat.
Kepala Biro Humas Setda Provinsi Jateng, Sinoeng N Rachmadi, menambahkan seluruh pimpinan SKPD dan BUMN sepakat menandatangani pernyataan tersebut pada 2 Desember 2014.
Dari acara itu dibentuklah unit pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemprov Jateng.
"Pemprov Jateng juga memrakarsai penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara hingga eselon IV. Staf pun telah menyampaikan laporan harta kekayaannya," kata Sinoeng.