Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS. COM, SURABAYA - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan kalau partai tidak akan memberi bantuan hukum kepada kader yang terkena operasi tangkap tangan (OTT). Partai juga akan memecat kader yang terjaring OTT.
"Kita langsung pecat dan tidak ada bantuan atau advokasi hukum bagi yang terkena OTT," ujarnya, Sabtu (16/9/2017).
Hasto sendiri sudah mengetahui informasi tertangkapnya Walikota Batu Eddy Rumpoko (ER) oleh KPK dalam operasi tangkap tangan di rumah dinas ER.
Mengomentari kasus itu, ia mengatakan kalau partai tidak menolerir perorangan atau kader yang merusak citra partai dan menyalahgunakan kekuasaan.
"Sanksi pemecatan seketika ini jadi pembelajaran dan peringatan bagi kader lain yang memegang kekuasaan di daerah," katanya singkat.
Seperti diketahui, ER adalah politisi PDI Perjuangan. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangam Kabupaten Malang.
Sementara itu, Saduwo (60), Ketua RT 1/RW 12, Dusun Macari, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kota Batu, Kota Batu mengatakan kalau wilayah rumah dinas ER masuk dalam wilayahnya. Namun saat terjadinya OTT, ia mengaku tidak tahu menahu.
"Tidak mengetahui adanya informasi penangkapan di rumah dinas," ujarnya.
Menanggapi OTT itu, Saduwo sebagai warga Kota Batu turut menyesal. Padahal selama ini dia melihat sosok ER sebagai seorang yang supel dan merakyat.
"Kenapa sebagai kepala daerah berani berbuat seperti itu?" tanyanya.
Dalam urusan administrasi, ER biasanya mengutus stafnya untuk menemui Saduwo. Saduwo sendiri mengaku tidak pernah bertemu langsung dengan ER. (Benni Indo)