Baca tanpa iklan
Kadishub Aceh itu juga tidak bisa menjelaskan secara rinci mengenai jenis, spek, dan harga satuan pesawat patroli laut dan hutan yang akan diadakan pada 2017 dan tahun 2018.
Usulan uang panjar Rp 10 miliar yang dimasukkan ke dalam dokumen KUA dan PPAS Perubahan 2017, menurut kedua pejabat eksekutif itu, hanya sebagai uang persedian pembayaran dana panjar saja.
Karena pihak eksekutif yang hadir dalam rapat Banggar DPRA, satu orang pun tak ada yang bisa menjelaskan mengenai profil pesawat yang mau dibeli dan harganya berapa per unit maka forum rapat Banggar DPRA dan TAPA mengambil kesimpulan, penyediaan dana panjar beli pesawat baru Rp 10 miliar yang terdapat dalam dokumen KUA dan PPAS perubahan 2017 dibatalkan.
“Kalau tahun depan Pemerintah Aceh mau mengusulkan kembali program pembelian pesawat baru itu, Banggar DPRA tetap akan minta dibuat dulu kajiannya secara mendetail, agar pimpinan dan anggota Banggar DPRA bisa tahu jenis, spek, harga satuan dan cara pengadaannya,” kata Nur Zahri.(her)