Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nur Huda
TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, akan terus memaksimalkan upaya pengurangan angka kemiskinan di wilayahnya, salah satunya dengan intervensi ke desa melalui bantuan keuangan langsung ke pemerintah desa untuk kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).
Namun menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Pemprov Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko, pemberian bantuan perbaikan RTLH tersebut terkadang menemui kendala yakni kepemilikan lahan.
Baca: Gara-gara Ditagih Hutang, Pria Ini Nekat Sabetkan Parang ke Korban
“Biasanya ada warga kurang mampu ketika ingin dibantu ternyata terkendala kepemilikan lahan,” ujarnya kepada tribunjateng.com, Kamis (12/10/2017).
Maka, terobosan yang dilakukan, lanjutnya, adalah dengan meminta pada pemerintah desa untuk menginventarisasi lahan milik desa yang selama ini tak digunakan, atau terlantar.
Tanah tersebut dapat dibangunkan rumah melalui dana dari provinsi untuk warga kurang mampu di desa setempat.
Baca: Isi Curhatan Putri Pertama Gatot Brajamusti Ketika Bertemu Ayahnya
“Maka pada tingkat desa bisa kita dorong memanfaatkan tanah terlantar untuk dibangunkan rumah. Ini sedang kita terus bicarakan dengan para bupati dan wali kota,” katanya.
Sedangkan jika ternyata desa setempat tak memiliki lahan terlantar, dan pihak warga miskin tersebut juga sudah tak memiliki lahan, maka akan diarahkan ke program transmigrasi.
Dari aspek alokasi anggaran, kata Sudjarwanto, Pemprov Jateng mengalokasikan Rp 30 juta untuk tiap desa khusus dibelanjakan pada kegiatan perbaikan RTLH.
Sesuai ketentuan dan penghitungan, memang anggaran tiap unit RTLH adalah Rp 10 juta, namun jika pengerjaan dilakukan gotong-royong akan lebih hemat.
“Misalnya, tiap rumah dialokasikan Rp 5 juta kalau dikerjakan gotongroyong oleh warga sekitar pasti mencukupi. Sehingga, alokasi Rp 30 juta bisa digunakan setidaknya untuk lima sampai enam rumah,” katanya.
Sejauh ini, imbuhnya, pola tersebut sudah berlangsung di beberapa kabupaten. Jika tahun ini dialokasikan Rp 30 juta perdesa, maka tahun depan direncanakan Rp 50 juta perdesa.
Menurutnya, pola ini akan bisa mempercepat penekanan pengurangan jumlah RTLH di Jateng.
Sebab pada pola lama yakni melalui bantuan keuangan ke kabupaten dan kota, anggaran baru bisa cair enam bulan, hal itu dinilai terlalu lama.
“Maka kita ingin transfer dana langsung ke desa. Agar pelaksanaan bisa cepat, jadi provinsi hanya tinggal mengawasi saja, pelaksananya dari desa,” katanya.
Ia menambahkan, khusus untuk program perbaikan RTLH, tahun ini pemprov mengalokasikan memperbaiki 20 ribu unit RTLH.
Sampai September 2017, realisasinya mencapai 60 persen.
“Tahun depan (2018), kita akan tambah menjadi 30 ribu unit RTLH dari provinsi,” katanya.(*)