Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribun Kaltim Muhammad Arfan
TRIBBUNNEWS.COM, TANJUNG SELOR - Memasuki pertengahan Mei ini, serapan anggaran organisasi perangkat daerah Pemprov Kalimantan Utara belum mencapai 50 persen.
Salah satunya adalah Disperindagkop dan UMKM. Serapan anggaran dinas ini baru di kisaran 35 persen atau sekitar Rp 6 miliar dari pagu anggaran instansi itu sebanyak Rp 25 miliar.
"Sampai saat, laporan yang masuk ke saya sudah sekitar 35 persen. Itu di akhir April. Kita akan genjot terus tidak saja serapan keuangannya tetapi juga realisasi fisik kegiatan yang kami lakukan," kata Hartono, Jumat (11/5/2018) kepada Tribun.
Serapan anggaran sebanyak itu sebutnya merupakan anggaran yang dicairkan untuk membayar uang muka kegiatan yang sudah dilelang.
Hartono mengatakan, rata-rata kontraktor pemenang lelang sudah mengambil uang muka bekisar 20 sampai 30 persen dari nilai kontraknya.
"Kita ada pembangunan fisik. Salah satunya adalah kegiatan pembangunan pasar di Panca Agung, Kabupaten Bulungan. Nilai kontraknya itu sekitar Rp 11 miliar lebih. Sekitar Rp 2 miliar sudah terserap dari itu" katanya.
Sslain itu, dana-dana dekonsentrasi dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) klaim Hartono sedang digenjot.
"Kita optimistis masuk semester II sudah sampai 50 persen," katanya.
Kegiatan fisik yang kata Hartono bisa mempengaruhi siginifikan persentase serapan anggarannya adalah pembangunan laboratorium fisik agro dan pasar rakyat di Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan. Kegiatan itu masing-masing bakal menelan dana sebanyak Rp 1,7 miliar dan Rp 1,8 miliar.
"Kita juga ada kegiatan belanja barang untuk diserahkan ke pihak ketiga dan masyarakat. Nilai sekitar Rp 300 juta saja. Itu masih proses," sebutnya.
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Utara Abdul Djalil Fatah sebelumnya melalui Tribun, meminta OPD di Pemprov juga menyeimbangkan antara realisasi fisik dan realisasi keuangan dari pembangunan yang dilaksanakan.
Realisasi fisik dan keuangan kata politisi Partai Golkar ini perlu digenjot sejajar agar dampak pembangunan yang dilaksanakan pemerintah bisa dirasakan manfaatnya secara luas.
"Dua-duanya harus jalan beriringan, tidak boleh timpang," ujarnya.
Ia mengatakan, percepatan realisasi fisik perlu dilakukan agar masyarakat bisa segera menikmati infrastruktur yang sudah dibangun, termasuk infrastruktur untuk internal pemerintahan.
Soal realisasi keuangan. Djalil menganggap hal itu berpengaruh besar tidak hanya bagi penyedia barang dan jasa. Namun masyarakat secara luas. Uang pemerintah dan pemerintah daerah yang digelontorkan untuk membiayai kegiatan merupakan salah satu instrumen menumbuhkan perekonomian di daerah.
"Dana APBD dan APBD untuk pembangunan itu sama artinya dengan investasi pemerintah. Itu bisa mendorong ekonomi daerah tumbuh," ujarnya.
Karenanya, Djalil mengharapkan realisasi keuangan bisa dipacu dan tidak banyak mengendap di bank. Dengan cara itu kata Djalil, dana APBD bisa dirasakan meluas di masyarakat. (Wil)
Attachments area