Hanya Menambah Duka Korban, Perseteruan Luhut-Ratna Harusnya Tak Perlu Terjadi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perseteruan antara Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dengan aktivis Ratna Sarumpaet di Posko Tim Pencarian KM Sinar Bangun, di Pelabuhan Tigaras, Kabupaten Simalungun, Senin (2/7), terus menjadi perbincangan.

Diketahui, Ratna tak setuju terkait penghentian pencarian korban KM Sinar Bangun. Namun, Luhut tak menghendaki Ratna berbicara di forum. Lantaran Luhut menginginkan berbicara sendiri dengan para keluarga korban.

Baca: Cekcok dengan Luhut Pandjaitan, Ratna Sarumpaet Disebut Pahlawan Kesiangan oleh Ruhut Sitompul

Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta, Ujang Komarudin, menilai perseteruan keduanya tidak harus terjadi.

Hal tersebut, kata dia, hanya menambah duka bagi keluarga korban.

"Harusnya perseteruan itu tidak harus terjadi. Duka keluarga korban jangan ditambah dengan perseteruan yang tidak perlu," ujar Ujang, ketika dihubungi Tribunnews.com, Selasa (3/7/2018).

"Tugas kedua tokoh itu kan harusnya berdoa dan meringankan korban dan keluarganya. Tak elok. Disaat yang lain berduka. Kedua tokoh malah cekcok," imbuh dia.

Ia menyebut cekcok keduanya tak akan menyelesaikan masalah, dan justru akan menambah masalah.

Ujang pun mengimbau agar keduanya lebih baik bersinergi dan membangun kebersamaan untuk menyelesaikan kasus tenggelamnya kapal di Danau Toba.

"Jadi harus solutif. Bukan konfrontatif," kata Ujang.

Terkait pencarian korban yang dihentikan, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini menyatakan tidak setuju.

Menurutnya, pencarian harus diteruskan hingga tuntas, kecuali apabila cuaca memburuk dan membahayakan.

Ia menilai bila pencarian korban dihentikan, akan menjadi preseden buruk bagi keluarga korban. Karena tidak melihat jasadnya keluarganya lagi.

"Jadi pencarian harus diteruskan hingga maksimal.Bila perlu turunkan semua sumber daya kekuatan yang dimiliki bangsa ini untuk mencari korban," ungkapnya.

"Karena jika tidak dicari dan dihentikan, negara nanti dianggap abai terhadap masalah tersebut," tukas Ujang.