Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Massa dari Aliansi LSM dan Ormas Belitung Timur (Beltim) berencana menggelar aksi unjuk rasa ke kantor bupati Belitung Timur. Mereka akan datang ke kantor bupati besok pagi.
Menurut Syamsurizal selaku Koordinator Aliansi LSM dan Ormas Belitung Timur, aksi unjuk rasa dilakukan untuk menuntut agar sub zona pertambangan dikembalikan ke dalam RZWP3K Provinsi Bangka Belitung.
Baca: Saat Ingin Angkut Gerobak PKL Liar di Ciracas, Satpol PP Sempat Berdebat dengan Pedagang
’’Perda RZWP3K sampai detik ini belum selesai bahkan dokumen finalnya juga belum selesai, karena masih ada persoalan di Belitung Timur yang berkaitan dengan pro kontra sub zona pertambangan,"ujar Syamsurizal dalam pernyataan persnya kepada Tribunnews, Selasa (24/7/2018).
Syamsurizal menambahkan diduga ada upaya sepihak mengusulkan hilangnya sub zona pertambangan.
Padahal, sub zona pertambangan sudah disepakati pada 14 Agustus 2017 lalu oleh para pemangku kepentingan melalui Forum Discussion Group (FGD) dalam rangka penyusunan dokumen RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Menanggapi rencana aksi tersebut, Bupati Belitung Timur Yuslih Ihza mengatakan sudah tidak tepat lagi jika ada LSM atau pihak-pihak yang ingin memprotes kewenangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung ke Pemkab Belitung Timur.
Menurutnya, pihaknya sudah menyampaikan secara formal mengenai masukan, data, informasi serta rekomendasi DPRD Belitung Timur ke Pemprov Kepulauan Bangka Belitung (Babel).
’’Kan sudah kita sampaikan ke Provinsi, bukan kewenangan Pemkab Beltim. Jadi saya katakan ke mereka jangan demo ke saya lagi,” kata Yuslih saat dikonfirmasi soal rencana aksi unjuk rasa.
Baca: Bendera Negara Peserta Asian Games di Pademangan Terlihat Kusam dan Ada yang Sobek
Diketahui, belakangan muncul rencana Rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil (RZ-WP3K) di Bangka Belitung yang dinilai syarat kepentingan tambang.
Konflik pertambangan di Bangka Belitung kerap terjadi terkait hal itu. Apalagi disaat kegiatan penambangan timah di laut mengganggu aktivitas nelayan dan kawasan wisata.