Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kegiatan diskusi dan stand up comedy bertajuk "Refleksi Capaian Nawacita Jokowi - JK Di Bidang Insfrastruktur" dihelat di Rumah Dinas Wakil Bupati Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Rabu (29/8/2018) malam.
Dari keterangan pers yang diterima Tribunnews.com, Kamis (30/8/2019), pada kesempatan itu Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun, menjelaskan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat penting dalam menentukan kesuksesan program pembangunan di Indonesia.
Karena, kata dia, tanpa partipasi aktif masyarakat untuk berperan dalam setiap program pembangunan niscaya harapan untuk mencapai kesejahteraan di tengah masyarakat akan sulit diraih.
Dia menjelaskan, sejak 2016, sebagai bentuk dukungan terhadap arah kebijakan nasional, Kabupaten Sleman selalu berusaha menyelaraskan antara kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional terutama dalam pembangunan infrasruktur.
Sebagai wilayah hulu dari Propinsi Yogyakarta, Kabupaten Sleman telah menjadi daerah penyangga yang menjadi penentu kesesuaian pembangunan infrastruktur di wilayah Yogyakarta bagian tengah dan selatan.
Satu di antara yang menjadi program pembangunan infrastruktur di Sleman adalah membangun infrastruktur sistem tanggap bencana untuk mengantisipasi apabila terjadi situasi darurat di Kabupaten Sleman
"Keberhasilan membangun infrastruktur untuk mengatasi bencana, membuat warga Sleman siap mengatasi bencana yang dapat terjadi kapanpun," kata Sri.
Upaya pemerintah daerah dalam menyusun program tersebut, selaras dengan poin 3 program Nawacita yang menjadi acuan dasar pembangunan nasional.
Hal itu, tambahnya, telah teruji saat Pemkab Sleman mengirimkan bantuan peralatan untuk membagun rumah sementara pasca-gempa yang menimpa Lombok, Nusa Tenggara Barat.
"Pasca-gempa di Lombok, Pemkab Sleman telah mengirimkan bantuan peralatan dan aktif membangun rumah sementara bagi para pengungsi, sehingga mereka memiliki tempat tinggal sementara yang memadai," tambah Sri.
Di sisi lain, program Nawacita yang digagas oleh Presiden Jokowi sesungguhnya bukan konsep yang sama sekali baru, karena poin - poin yang tercantum dalam Nawacita, dapat ditemukan pada pembukaan UUD 1945, dan sudah perhatian para pendiri negara Indonesia.
Kalimat yang berbunyi "Membangun Indonesia yang berkeadilan sosial" sudah menjadi komitmen pemerintahan sebelumnya, namun memang baru Presiden Jokowi yang menyusun secara detail kalimat tersebut, melalui suatu kebijakan nasional dan menjadi prioritas pembangunan selama masa pemerintahannya terutama dibidang infrastruktur.
"Para founding father kita sudah lama menyadari, bahwa keadilan sosial sangat penting bagi arah pembangunan yang menjangkau semua wilayah di Indonesia", kata Praktisi Hukum dari Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Andri Irawan.
Dengan adanya Nawacita, pembangunan di Indonesia selama beberapa tahun terakhir, secara perlahan dan konsisten terus diperluas penyebarannya ke seluruh wilayah Indonesia.
Wilayah yang sebelumnya belum tersentuh pembangunan sama sekali, saat ini mulai merasakan sentuhan pembangunan.
"Apresiasi yang tinggi patut diberikan pada pemerintahan saat ini, yang konsisten membangun infrastruktur di wilayah terdepan, terluar dan terpencil di Indonesia", tambah Andri.
Keselarasan program pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, perlu terus dijaga agar tidak menciptakan disparitas antara pusat dan daerah.
"Pascareformasi,semangat kedaerahan muncul hampir diseluruh wilayah Indonesia, beruntung pemerintah sangat tanggap dan berkomitmen untuk mengatasinya", ujar Drs. Beni Susanto M.si, Ketua Forum LSM DIY.
Presiden Jokowi sejak menjabat memang fokus untuk membangun infrastruktur agar merata keseluruh wilayah Indonesia, sehingga sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting agar disparitas pembangunan didaerah dan pusat, tidak semakin besar.
Di lain pihak, Ketua Forum LSM Sleman Akhmad Munif, S.Ag, mengatakan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan fisik, harus diimbangi dengan pembangunan nonfisik dan didukung dengan aturan baku, sebagai acuan teknis program pembangunan baik di pusat maupun daerah.
Di kabupten Sleman, salah satu bentuk implementasi dari penerapan peraturan pemerintah pusat, adalah keberhasilan program pendidikan gratis selama sembilan tahun.
Praktis, saat ini di Sleman, mayoritas anak usia sekolah telah menikmati program ini.
"Program pendidikan gratis merupakan salah satu bentuk keberhasilan, program Nawacita di Kab. Sleman," kata Akhmad Munif.
Karena itu, sinergitas peraturan antara pusat dan daerah perlu terus digalakan, agar pemerataan pembangunan di semua wilayah dapat berdampak pada kesejahteraan rakyat.