Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Rencana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menutup lokasi wisata Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo menuai pro dan kontra.
Pasalnya, jika rencana ini direalisasikan, maka Taman Nasional Komodo tidak akan bisa dikunjungi oleh wisatawan baik dalam maupun luar negeri.
Lalu, apa pertimbangan Gubernur NTT Viktor Laiskodat yang ingin menutup lokasi wisata Taman Nasional Komodo? Berikut fakta-faktanya yang telah dihimpun Pos-Kupang.com dari berbagai sumber.
1. Ditutup selama 1 tahun
Gubernur NTT, Viktor Laiskodat menyampaikan akan menutup TNK selama kurang lebih satu tahun. Pemerintah NTT berencana ingin melakukan penataan terhadap kawasan TNK agar menjadi lebih baik.
"Kami akan menutup Taman Nasional Komodo selama satu tahun. Pemerintah NTT akan melakukan penataan terhadap kawasan Taman Nasional Komodo agar menjadi lebih baik, sehingga habitat komodo menjadi lebih berkembang," kata Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, seperti yang dikutip dari Antara.
2. Komodo makin kurus karena rusa berkurang
Viktor juga menambahkan, penutupan TNK ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan populasi komodo dan rusa yang menjadi makanan utama hewan purba tersebut.
Viktor mengatakan, penutupan Taman Nasional Komodo guna mempermudah pemerintah daerah menata kawasan wisata itu.
Namun, ia tidak menjelaskan terkait waktu penutupan kawasan Taman Nasional Komodo tersebut.
Menurutnya kondisi habitat komodo di Kabupaten Manggarai Barat, ujung barat Pulau Flores itu sudah semakin berkurang.
Selain itu kondisi tubuh komodo yang kecil, dinilai sebagai dampak dari berkurangnya rusa yang menjadi makanan utama komodo.
"Kondisi tubuh komodo tidak sebesar dulu lagi, karena populasi rusa sebagai makanan utama komodo terus berkurang karena maraknya pencurian rusa di kawasan itu," tegas Viktor.
Ia merasa khawatir jika rusa semakin berkurang, maka ada kemungkinan komodo akan saling memangsa untuk mempertahankan hidup.
"Insting sebagai binatang akan muncul apabila rantai makanan komodo berkurang. Apabila makanan utamanya melimpah, maka instingnya akan berbeda," ujarnya.
Hal itulah yang mendorong pemerintah melakukan penataan kawasan komodo dengan menutup sementara kawasan itu dari kunjungan wisatawan selama satu tahun.
3. Perlindungan terhadap komodo
Viktor mengklaim, penutupan TNK ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan yang dilakukan negara terhadap komodo yang menjadi habitat langka dan dilindungi dari kepunahan.
4. Siapkan Rp 100 Miliar
Pemerintah Provinsi NTT menyiapkan Rp 100 miliar untuk menata Taman Nasional (TN) Komodo. Selama penataan yang direncanakan tahun ini, TN Komodo akan ditutup untuk umum.
eperti diberitakan POS-KUPANG.COMN, rencana penataan TN Komodo itu disampaikan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dalam Acara 'Mari Ketong Minum Kopi Sambil Baomong Ekonomi' di Kupang, Rabu (15/1/2019).
Viktor mengatakan, dana itu disiapkan Pemerintah Provinsi NTT jika pengelolaan TN Komodo diserahkan kepada Pemerintah Provinsi NTT.
5. Bakal dijadikan taman sesungguhnya
Dikatakan Viktor, jika pemerintah menyerahkan pengelolaan TN Komodo kepada Pemprov NTT, langkah awal yang akan dilakukan yakni menutup kawasan itu.
"Kita akan tutup untuk kita tata kembali TN Komodo benar-benar menjadi taman. Mulai makanan, hutan dan lingkungannnya sehingga komodo memiliki makanan yang cukup dan kembali menjadi liar," kata Viktor.
6. Viktor Laiskodat berencana bertemu Presiden
Terkait rencana penutupan TNK, gubernur NTT Viktor Laiskodat berniat bertemu Presiden Jokowi.
Viktor bahkan mengatakan, semakin banyak yang ribut akan mengundang perhatian pemerintah pusat.
"Semakin orang ribut, paling presiden akan turun ke Komodo. Saya akan bertemu presiden untuk bicara langsung terkait pengelolaan TN Komodo," ungkap Viktor.
Viktor mengungkapkan, TN Komodo harus dibuat spesial karena satu-satunya di dunia.
"Di Bhutan saja orang harus bayar 250 dollar per hari dan harus menginap 10 hari orang tidak ribut, di Komodo 500 dollar saja ribut. Begitu pemerintah setuju kita kelola TN Komodo, kita tutup dan semua orang dari luar, yang ada di sana kita usir keluar," tegas Viktor.
7. Viktor Laiskodat mengaku tak peduli pro dan kontra terkait rencana penutupan TNK
Viktor Laiskodat mengaku tak peduli dengan pro dan kontra terhadap kebijakan penutupan TNK.
"Biar orang ribut. Ke depan kita tetap akan tutup untuk kita tata kembali. Memang tempat itu dilindungi kok. Kalau berkunjung ke sana lihat yang lain saja. Banyak tempat di sana yang menarik," ujarnya.
Ia mengatakan, makanan yang cukup dan hutan yang memadai Komodo akan kembali ke habitatnya menjadi hewan liar dan berbahaya.
"Tidak harus ke Komodo. Sekarang Komodo di sana lagi berdoa semoga tempat itu cepat ditutup. Biar mereka nyaman," tegas Viktor.
Menurutnya, nantinya pengunjung TNK hanyalah orang-orang yang mempersiapkan diri dengan baik. Komodo yang tidak ganas, lanjut Viktor akan dipindahkan ke Pulau Padar.
8. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan panggil Gubernur
Menanggapi rencana ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) akan mengundang Pemerintah Provinsi Nusa NTT untuk mempertanyakan dan membahas masalah terkait rencana Gubernur NTT menutup Taman Nasional Komodo selama satu tahun.
"Jadi kami akan undang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini memang tidak terlalu bagus kalau diputuskan sepihak dan ada caranya," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, seperti dilansir Antaranews.com, Senin (21/1/2019).
"Dengarkan dulu nanti dari pemerintah daerah maunya apa, kemudian nanti dengar juga dari Kementerian Pariwisata, juga dari kehutanan dan terus dilihat masa transisinya seperti apa, caranya bagaimana, itu semua ada caranya," ucap Siti Nurbaya.
Siti Nurbaya sedang mempelajari masalah itu, dan Kementerian LHK memegang otoritas pengelolaan kawasan.
"Saya minta Direktur Jenderal (Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem/KSDAE) memeriksa, karena pertama, otoritas tentang kawasan konservasi itu sepenuhnya ada di pusat," ujarnya.
"Jadi, kalau pemerintah daerah punya gagasan, nanti kami diskusikan, lalu kami akan lihat inti-intinya apa yang dipersoalkan," kata Siti Nurbaya.
Siti Nurbaya mengatakan, pertemuan untuk mendiskusikan hal tersebut bersama dengan pemerintah Nusa Tenggara Timur diharapkan bisa dilakukan pekan ini.
"(Rencana) minggu ini. Saya sudah minta Direktur Jenderal (KSDAE) dari hari Jumat," katanya. (*)