Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunkaltim.co Muhammad Arfan
TRIBUNNEWS.COM, TANJUNG SELOR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Utara masih terus menggalakkan sosialisasi menjelang hari pemungutan suara pemilu 17 April mendatang.
Ketua Bawaslu Kalimantan Utara Siti Nuhriyati mengatakan, tahapan pemilu paling dekat yang perlu pengawasan adalah Kampanye Rapat Umum. Sosialisasi dilakukan untuk meminimalkan jumlah pelanggaran yang dibuat oleh peserta pemilu.
"Bersama-sama KPU kami akan lakukan bimtek menghadapi tahapan kampanye rapat umum dan masuknya hari pemungutan," kata Siti kepada Tribunkaltim.co, Senin (11/3/2019) saat disua di Crown Hotel, Tanjung Selor.
Bawaslu juga berencana melakukan patroli pengawasan pada masa tenang, beberapa hari sebelum pemungutan suara.
Patroli dilakukan secara terang-terangan maupun secara rahasia.
Yang paling krusial adalah, pengawasan distribusi C6 atau surat pemberitahuan memilih mesti didistribusikan secara cermat sesuai nama pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).
"Dalam pembagian C6, KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) harus memastikan C6 harus sampai kepada yang empunya. Berapa yang sampai, berapa yang tidak, harus tertuang dalam laporan. Karena di situ berpotensi ada kecurangan. Tetapi mudah-mudahan tidak ada, jangan sampai terjadi," katanya.
Oleh karena itu, ia berharap masyarakat dan semua stakeholder bersama-sama ikut mengawasi setiap tahapan pemilu.
"Karena jumlah kami terbatas. Pimpinan di Bawaslu Provinsi kami hanya berlima. Di tiap kabupaten/kota ada tiga orang. Sampai nanti di desa 1 orang dan di TPS 1 orang," sebutnya.
Beberapa bentuk pelanggaran yang sejauh ini ditangani Bawaslu Kalimantan Utara seperti sengketa pemilu pada saat pencalonan. Penertiban Alat Peraga Kampanye juga banyak dilakukan.
"Jumlah pelanggaran APK lumayan. Rata-rata pelanggarannya karena kelebihan jumlah, ukuran, zona pemasangan," ujarnya.
Perselisihan hasil pemungutan suara juga menjadi perhatian serius.
"Kami akan ada bimtek, di seluruh provinsi se-Indonesia menghadapi perselisihan hasil pemilu. Itu mengantisipasi ketika ada terjadi permasalahan pasca pemungutan suara nanti," ujarnya. (Wil)