Baca tanpa iklan
Cegah Warga Jatim Ikut People Power di Jakarta, Kapolda Luki Hermawan Perketat Keamanan dan Intensifkan Sweeping
TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Polda Jatim akan memperketat pengamanan untuk mengantisipasi adanya gelombang massa jelang pengumuman resmi hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 oleh KPU RI, Rabu (22/5/2019) nanti.
Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan menyatakan, pihaknya juga akan melakukan sweeping di berbagai wilayah di Jatim yang mempunyai 38 kabupaten/kota.
Hal itu dilakukan, untuk mengantisipasi adanya gejolak massa yang berpotensi memicu kecemasan dan kegaduhan di tengah publik.
"Pasti akan lakukan sweeping dan kami akan melakukan tindakan tegas Apabila mereka membawa senjata tajam," tegasnya, usai menghadiri buka bersama dengan Forkopimda Jatim di Masjid Arif Nurul Huda Polda Jatim, Jumat (17/5/2019).
Terdengar kabar tentang adanya massa dari Jatim yang hendak ikut aksi people power di Jakarta.
Baca: Optimis Ada Revisi Hasil Pemilu, Begini Jawaban Tak Terduga Sandiaga Saat Ditanya Soal People Power
Baca: Selama 10 Tahun, Mahasiswi Pintar yang Kuliah di PTN Surabaya ini Dicabuli Ayah Kandungnya Sendiri
Baca: Beber Dugaan Kecurangan Pemilu via Robot Pemantau IT KPU, Sahabatnya Takut Ponakan Mahfud MD Diciduk
Baca: 25 Tahun Setia Jadi Nasabah Premium, Tabungan Rp 5 M Pria Surabaya ini Malah Raib, Begini Kisahnya
Baca: Mahasiswi ini Lahirkan Bayi di Kamar Mandi Kos, Lalu Bayinya Meregang Nyawa, Uang Menjadi Pertanda
Irjen Pol Luki Hermawan menghimbau agar massa di Jatim tak perlu ikut dalam gelombang massa yang protes terhadap hasil pemilu 2019 di KPU Pusat.
Karena selama ini, segala bentuk protes yang disampaikan berbagai pihak yang merasa tak berkenan dengan prosesi dan hasil ketetapan KPU Jatim, sudah mendapat ruang dan telah diserap oleh pihak Bawaslu Jatim.
"Kami himbau untuk tidak berangkat karena apapun yang sudah disampaikan tadi sudah diterima usulannya terkait Pemilu oleh Bawaslu Jatim," tandasnya.
Gerakan people power, bagi Luki Hermawan, tak ubahnya jenis lain gerakan memobilisasi massa untuk meluapkan protes secara inkonstitusional.