Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAYAPURA - Hingga Selasa (20/8/2019) pagi sekitar pukul 10.21 WIT, layanan data Telkomsel di Kota Jayapura, Papua masih belum pulih, bahkan terputus.
Beberapa warga pun mengaku terganggu akibat masalah ini karena aktivitasnya juga bergantung dengan layanan data.
Seperti Fitus Arung, salah satu sopir Grab Car, mengeluh karena sejak Senin (19/8/2019) sore ia tidak bisa mencari penumpang.
"Hari kini jaringan belum ada, tidak bisa cari penumpang lagi," ujarnya di Jayapura.
Ia menyayangkan pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Kominfo yang menggunakan kata pembatasan layanan data untuk menghindari penyebaran kabar hoaks.
Menurut dia hal itu kurang tepat karena yang terjadi adalah pemutusan layanan data.
"Ini bukan pembatasan, kalau pembatasan sinyalnya masih ada, ini tidak ada sama sekali," tutur Fitus.
Hal berbeda dialami oleh Ria Susmiyati yang bekerja di salah satu bank BUMN. Ia mengaku saat masih di rumah di wilayah Kotaraja, Abepura, memang tidak ada sinyal data, namun ketika tiba di tempat kerjanya di Arso, Kabupaten Keerom, ternyata sinyal data tersedia.
"Ternyata sinyal data di Keerom ada, berarti pembatasan hanya di Jayapura saja," katanya.
Putusnya layanan data di Jayapura terjadi sejak Senin sore sekitar pukul 17.00 WIT atau saat massa aksi protes menyampaikan orasi di Kantor Gubernur Papua.
Diberitakan sebelumnya, Ferdinandus Setu selaku Plt Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) RI menyatakan jika Kementerian Kominfo telah melakukan throttling atau pelambatan akses jaringan data di beberapa wilayah Papua di mana terjadi aksi massa pada Senin (19/8/2019).
Pembatasan jaringan data dilakukan di Manokwari, Jayapura dan beberapa tempat lain. Pelambatan akses dilakukan secara bertahap sejak Senin (19/8/2019) pukul 13.00 WIT.
Menurut Ferdinandus, seiring semakin kondusifnya suasana di Papua dan Papua Barat, maka akses layanan data akan kembali pulih secara berkala mulai 20.30 WIT.
"Dapat kami sampaikan bahwa tujuan dilakukan throttling adalah untuk mencegah luasnya penyebaran hoaks yang memicu aksi," kata dia melalui rilis.