Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Paguyuban Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Sumatera Utara meminta Pemerintah Indonesia segera menutup PT Toba Pulp Lestari (TPL).
Hal ini menyambut pernyataan yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menarik kembali konsesi perusahaan yang ada disekitar danau Toba seluas 145.000 hektar.
Perusahaan yang memiliki konsesi di kawasan Danau Toba adalah Toba Pulp Lestari.
Untuk diketahui pernyataan tersebut diungkapkan Presiden Jokowi, saat meninjau lahan pertanian bawang putih di Desa Parsingguran, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) Rabu (31/7/2019) lalu.
PA GMNI juga sepakat dengan pernyataan Menteri Koordinator bidang Maritim, Luhut Panjaitan yang pernah menyatakan, konsesi TPL akan terus dikurangi secara bertahap.
Pengurus Paguyuban, yang juga Anggota Dewan Pakar PA GMNI Pusat, Hiras Tobing mengatakan, TPL sudah terlalu lama merusak lingkungan dan budaya di kawasan Danau Toba dan Tapanuli dan menindas sektor kehiduan rakyat banyak. Oleh karena itu sudah saatnya untuk dihentikan.
"Kultur setempat yang gotong royong, berdamai dengan alam, telah diganggu oleh hadirnya perusahaan yang memiliki konsesi seluas 188,000 hektar ini," ujar Hiras Tobing seperti dikutip dalam keterangan tertulis PA GMNI Sumut kepada Tribunnews.com, Minggu (25/8/2019).
Baca: Tim Quick Win Tancap Gas, Siapkan 33 Destinasi di Danau Toba
Senada dengan Hiras Tobing, pengurus lain PA GMNI Sumut, Dirja Sebayang menyampaikan pengalamannya sejak 1970-an sebagai pecinta alam.
Sirja Sebayang sudah menyaksikan secara langsung bagaimana perubahan dari satu dekade ke dekade berikutnya.
"Kondisi hutan dan Danau Toba semakin hancur karena ulah penebangan hutan yang dilakukan oleh TPL," tegas Dirja Sebayang.
Pengurus Paguyuban yang lain Saurlin Siagian menambahkan, TPL sejak awal sudah keliru karena berada di hulu sungai Asahan.
Hutan dikawasan Tapanuli yang sangat bagus telah habis ditebang dalam tigapuluh tahun terakhir.
Menurut Pemerhati lingkungan ini, ekosistem air danau toba sangat tergantung kelestarian hutan disekitarnya, sementara Danau Toba dikelilingi oleh konsesi TPL, yang merusak ekosistem airnya.
Kordinator Paguyuban, Maranata Tarigan, menyambut baik penetapan kawasan Danau Toba sebagai kawasan strategis prioritas wisata nasional.
Namun ia menyanyangkan, perusak lingkungan, utamanya TPL belum dikoreksi oleh pemerintah Pusat.
"Seharusnya perusahaan ini ditutup untuk melancarkan agenda nasional Jokowi, menjadikan kawasan danau Toba sebagai destinasi wisata prioritas," jelas Maranata Tarigan.
Baca: Para Imigran di Medan Berunjuk Rasa, Minta Segera Dipindahkan ke Negara Pemberi Suaka
Luhut Minta Aquafarm Nusantara, Alegrindo dan TPL Angkat Kaki dari Danau Toba: Sudah Cukuplah
Luhut Binsar Panjaitan memastikan akan mengkosongkan keramba jaring apung (KJA) perusahaan yang berada di Kawasan Danau Toba.
Ia mengatakan tidak akan ada lagi keramba jaring apung di dalam Danau Toba.
"Presiden sudah sampaikan. Tidak bagus untuk pariwisata, kita kosongkan,"ujarnya di sela-sela kegiatan mendampingi Presiden Jokowi meninjau Tanoh Ponggol di Kabupaten Samosir, Rabu (31/7/2019).
Luhut mengatakan pemerintah pusat akan mencabut semua izin perusahaan yang berada di Kawasan Danau Toba seperti Aquafarm Nusantara atau yang sudah berganti nama menjadi Regal Springs Indonesia, Japfa, Toba Pulp Lestari (TPL), dan Alegrindo.
Ia mengatakan berdasarkan hasil kajian ahli dari Finlandia semua perusahaan itu dapat mencemari Danau Toba dan mengurangi keindahan Danau Toba.
"Hasil studinya ada profesor dari Finlandia. Pokoknya kita gak ada urusan sama siapa pun. Sudah 40 tahun mereka bermain di sini. Sudah cukuplah. Ini kan pariwisata.Kalau pariwisata gak bersih gimana orang mau datang," katanya.
Luhut menyampaikan pembersihan KJA dapat menunjang pariwisata di Danau Toba.
Diberitakan Presiden Jokowi meninjau pembangunan Kawasan Danau Toba sebagai satu dari lima lokasi wisata super prioritas.
Jokowi menghabiskan waktu tiga hari untuk meninjau kawasan di sekitar Danau Toba, di Sumatera Utara.
Presiden bertolak ke Sumatera Utara pada Senin (29/7/2019) dan terus melakukan blusukan ke berbagai titik sampai hari Rabu (31/7/2019) sore ini.
Presiden telah singgah di Geosite Sipinsur, Dermaga Muara, Salib Kasih, Pasar Siborongborong, Geopark Sibisa, Tomok, Tanoh Ponggol, dan Makam Raja Sisingamangaraja.
Dalam waktu tiga hari itu, Presiden yang didampingi Ibu Negara Iriana dan sejumlah menteri sudah mengunjungi hampir semua titik wisata yang ada di kawasan Danau Toba, baik di Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Simalungun, Tobasa dan Samosir.
Dari hasil blusukannya itu, Presiden menyimpulkam pengembangan pariwisata di sekitar Danau Toba harus dilakukan secara paralel dari berbagai sisi.
"Ini pararel semuanya. Enggak bisa ini hanya produknya, SDM-nya, enggak.
Tapi lingkungannya, hutannya tidak dikembalikan lagi. Enggak bisa," kata Presiden seperti dikutip dari siaran pers resmi Istana.
Presiden menilai, harus ada pembenahan di desa-desa adat yang ada di sekitar Danau Toba.
Begitu juga pasar-pasar di lokasi wisata.
Infrastruktur seperti dermaga pelabuhan yang akan memudahkan akses wisata juga akan dibenahi.
"Termasuk dua dermaga pelabuhan akan diselesaikan semua sehingga kapalnya juga akan dibelikan lagi, ditambah.
Dermaganya semua selesai, setelah itu kita akan promosikan, akan marketing secara besar-besaran Danau Toba,” ujar Presiden.
Meskipun saat ini promosi sudah dimulai, tetapi menurut Presiden, promosi secara besar-besaran akan dimulai tahun depan.
Ia berharap tahun depan semua produk wisata di kawasan Danau Toba sudah selesai dikembangkan.
"Produknya ya tadi, desa adat, desa ulos, pasarnya, pasar souvenir, semuanya, jalannya siap, dermaganya siap, termasuk ini terusan Tano Ponggol selesai.
Ini pekerjaan besar, dilebarkan 80 meter sehingga nanti kapal itu bisa muter Pulau Samosir," lanjutnya.
Dalam pengembangan kawasan Danau Toba ini, pembangunan dan penataan lokasi wisata serta pembangunan infrastruktur pendukungnya akan berjalan secara paralel atau bersamaan.
Tidak hanya itu, pengembangan sumber daya manusia (SDM) juga akan menjadi prioritas dalam mendukung pengembangan kawasan wisata Danau Toba.
"Memang produknya sekali lagi belum dikemas, belum diberi story, mestinya ada cerita. Kemudian juga termasuk SDM-nya, SMK-SMK di sini beberapa nanti akan kita switch, kita ubah ke SMK pariwisata," tegas dia.
Isu Lingkungan
Terkait isu lingkungan di Danau Toba, Presiden menegaskan akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada.
Salah satu persoalan yang ada di Danau Toba adalah pencemaran air dari pakan ikan akibat maraknya Keramba Jaring Apung (KJA).
"Termasuk itu akan kita selesaikan.
Sudah ada expert-nya, khusus untuk urusan air yang (menyebabkan) gatal.
Kemudian yang kedua, masalah hutan akan kita ambil kemudian kita tanami lagi,” imbuhnya.
Para ahli tersebut, lanjut Kepala Negara, nantinya akan melakukan kajian menyeluruh untuk mencari solusi atas persoalan lingkungan yang ada di kawasan Danau Toba.
"Nanti dilihat. Ini expert-nya kalau sudah kajiannya komplet, tapi yang jelas itu akan dicarikan solusi. Syukur enggak ditutup. Kalau ditutup ya itu memang kalau enggak ada solusi," lanjut dia.