Baca tanpa iklan
Pertemuan itu juga harus menjamin bahwa nantinya akan ada kebijakan yang kongkret demi terwujudnya tatanan masyarakat yang lebih baik.
Baca: Ini Sosok Musisi Muda Ananda Badudu yang Ditangkap Polisi Diduga Terkait Demo Mahasiswa di DPR
Baca: Sinopsis Maximum Risk, Tayang di Bioskop Trans TV Malam Ini Pukul 23.00 WIB
"Presiden harus menyikapi berbagai tuntutan mahasiswa yang tercantum di dalam 'Maklumat Tuntaskan Reformasi" secara tegas dan tuntas," tegas M Nurdiansyah.
Nurdiyansyah mengatakan tuntutan mahasiswa telah disampaikan secara jelas di berbagai aksi maupun media.
Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini bukanlah sebuah pertemuan tetap sikap tegas Jokowi terhadap tuntutan mahasiswa.
Menengok ke belakang, Nurdiyansyah mengungkapkan belajar dari pertemuan BEM seluruh Indonesia dengan Jokowi di 2015, pertemuan itu digelar terurup dan hasilnya malah membuat gerakan mahasiswa menjadi terpecah belah.
"Dalam sejarah lima tahun lalu, ruang dialog dengan pemerintah sangat terbatas. Aliansi BEM Seluruh Indonesia pernah diundang ke Istana Negara satu kali pada 2015. Akan tetapi undangan tersebut dilakukan di ruang tertutup. Hasilnya jelas, gerakan mahasiswa terpecah," imbuhnya.
Baca: Sempat 2 Kali Tolak Tuntutan Mahasiswa, Presiden Jokowi Pertimbangkan Terbitkan Perppu Cabut UU KPK
Undangan Jokowi
Sebelumnya, Jokowi mengatakan mengundang perwakilan mahasiswa, terutama yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Jokowi bakal bertemu dengan mereka di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/9/2019).
"Besok (hari ini) kami akan bertemu dengan para mahasiswa terutama dari BEM," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019) kemarin.
Jokowi menghargai aksi demonstrasi yang dilakukan ribuan mahasiswa di sejumlah daerah, termasuk di Gedung MPR/DPR, Jakarta.
Menurutnya, aksi turun ke jalan yang dilakukan para mahasiswa sebuah bentuk demokrasi di Indonesia.
Ketika bertemu dengan puluhan tokoh senior di Istana Merdeka, Jokowi juga menegaskan jangan ada pihak-pihak yang meragukan komitmen dirinya atas demokrasi di Indonesia.