Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Polemik penolakan masyarakat Natuna terhadap proses karantina WNI dari Wuhan, China masih terus bergulir.
Sejumlah warga Ranai, Natuna memilih mengungsi ke pulau lain yang letaknya lebih jauh dari lokasi karantina.
Beberapa pulau tersebut adalah Pulau Midan, Pulau Subi, dan Pulau Serasan.
Demikian menyebabkan penjualan tiket membludak.
Utamanya untuk jurusan Pulau Ranai ke Pulau Subi, Midai, dan Serasan.
Menurut Agen Kapal KM Bukit Raya Ranai, Rulli mengatakan adanya lonjakan penjualan tiket kapal.
"Ada sekitar 658 tiket terjual, itu di tempat saya saja, tidak tahu juga di agen yang lain," jelas Rulli dikutip dari Kompas.com.
Rulli menganggap, ini terjadi karena ada karantina untuk 238 WNI dari Wuhan, China.
Rata-rata penumpangnya mengaku takut tertular virus corona.
"Rata-rata yang beli tiket mengaku takut, makanya memilih untuk keluar dari Ranai," ujarnya.
Salah satu warga Natuna, Raudah (28) mengaku akan mengungsi ke rumah saudaranya di Pulau Serasan.
Ia ingin menghindar dari ancaman virus mematikan itu.
"Tidak saya saja, kedua anak saya juga saya bawa, kan anak sekolah diliburkan juga, jadi sekalian saja saya bawa ke rumah along saya (kakak tertua) di pulau Serasan," katanya.
Raudah pun tak ambil pusing dengan aksi protes yang dilakukan masyarakat Natuna lainnya.
Beri 6 Tuntutan untuk Pemerintah
Sebelumnya, masyarakat Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau menolak rencana pemerintah pusat menjadikan daerahnya sebagai tempat karantina virus corona.
Mereka terang-terangan menolak kedatangan WNI yang dipulangkan dari Wuhan, China dengan melakukan ujuk rasa.
Bahkan, unjuk rasa tersebut nyaris berujung anarkis, saat beberapa warga membakar ban mobil dan di tengah jalan menuju bandara.
Masyarakat menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah pusat.
Diantaranya, masyarakat meminta pemerintah daerah bisa menjadi penyambung lidah kepada pemerintah pusat terkait aksi protes ini.
Kedua, mereka meminta WNI dari Wuhan diisolasi di KRI (Kapal Republik Indonesia) dan ditempatkan di lepas pantai.
Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Natuna Haryadi menilai ini dikarenakan kecemasan masyarakat setempat.
"Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan keresahan dan kecemasan warga karena saat ini masyarakat Natuna sudah cemas dan resah," ungkap Haryadi dikutip dari Kompas.com.
Ketiga, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diminta memberikan kompensasi jaminan kesehatan di Natuna.
Selanjutnya, masyarakat Natuna meminta didatangkan dokter psikiater untuk mereka.
Lalu, masyarakat Natuna juga mendesak Menteri Kesehatan berkantor di Natuna selama karantina.
Tujuannya untuk menjamin keamanan dan kesehatan masyarakat Natuna.
Tuntutan lainnya yaitu mereka ingin pemerintah pusat mengajak masyarakat setempat untuk andil dalam pembuatan keputusan terkait rencana ini.
Terakhir, masyarakat Natuna akan menyampaikan mosi tidak percaya terhadap pemerintah daerah, apabila tidak bisa menjadi penyambung lidah kepada pemerintah pusat.
"Bisa saja kami, masyarakat Natuna meminta mundur dari jabatannya seluruh pejabat natuna yang kami anggap tidak mampu memperjuangkan apa yang menjadi hak warganya," kata Haryadi.
Plt Gubernur Kepulauan Riau Imbau Masyarakat Tenang
Menurut Plt Gubernur Kepri Isdianto, masyarakat Natuna tidak perlu cemas terkait karantina ini.
Isdianto menilai, pemerintah sedang berusaha menjaga warga negaranya.
Tidak mungkin pemerintah mengorbankan warga sendiri.
"Beri kepercayaan kepada tim yang sudah ditunjuk pemerintah untuk menangani misi ini," kata Isdianto.
"Jadi jangan terlalu dicemaskan, pemerintah tidak tinggal diam," jelasnya.
Bagaimanapun juga, Isdianto menambahkan, 238 WNI yang sedang dikarantina ini merupakan saudara satu negara Indonesia.
(Tribunnews.com/Ika Nur Cahyani)(Kompas.com/Kontributor Batam, Hadi Maulana)