Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM- Suasana sempat mencekam di jalan lintas Sumatera (Jalinsum) Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, pada Senin (29/6/2020).
Ratusan warga melakukan protes atas dugaan ketidaktransparan pembagian bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa (DD).
Warga meminta kepala desa mundur dari jabatannya.
Selain itu, warga melakukan blokade jalan lintas Sumatera (Jalinsum) dengan membakar ban bekas, pada Senin (29/6/2020).
Informasi yang berhasil didapat Tribun Medan pada Senin malam, aksi protes warga berujung pembakaran dua unit mobil.
Satu di antaranya merupakan mobil milik Wakapolres Madina.
Terkait kabar tersebut, Kapolres Madina AKBP Horas Silalahi, yang dihubungi Tribun Medan melalui WhatsApp, mengatakan bahwa hingga kini warga masih blokade jalan.
"Namun, massa sudah reda," bebernya.
Baca: Bupati Sikka Tak Pakai Masker saat Launching BLT hingga Ditegur Wakapolsek, Begini Jawabannya
Baca: Terkait Kabar Penolakan APD Bantuan Pemkot Surabaya, Begini Klarifikasi Dirut RSUD Dr Soetomo
Saat disinggung terkait informasi adanya pembakaran mobil polisi, Kapolres Madina membenarkannya.
"Mobil yang terbakar milik Wakapolres dan mobil sedan milik sipil," ungkapnya.
AKBP Horas Silalahi menuturkan dugaan permasalahan yang terjadi diduga terkait tuntutan kades untuk mundur.
"Tuntutan kades untuk mundur," jelasnya.
Informasi lain yang berhasil didapat, pemblokiran Jalinsum berjarak sekitar 500 meter dari Mapolres Madina.
Pemblokiran jalan berlangsung sejak pukul 10.00 WIB.
Akibatnya, arus lalu lintas terhenti total.
Personel Brimob Diterjunkan
Sebanyak 1 satuan setingkat kompi (SSK) personel Brimob diturunkan ke lokasi, Senin (29/6/2020).
Danyon C Pelopor Sat Brimob Polda Sumut Kompol Buala Zega mengatakan pihaknya menurunkan personel Batalyon-C dengan jumlah 1 SSK.
"Untuk pengamanan para personel disiapkan rompi PHH 70 unit, T Sekat 30 unit, T Fiber 30 unit. Tongkat Lecut 30 unit, senjata PHH Flas ball 2 pucuk, helm Kevlar sebanyak 33 buah dan body Vest sebanyak 33 buah," ujarnya, Senin malam.
Dalam pengamanan tersebut, personel Brimob juga menurunkan kendaraan Ranjabyon sebanyak satu unit, dan Randis R 6 sebanyak tiga unit.
Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja, mengungkapkan awal kericuhan dilatari adanya sejumlah warga yang tidak mendapat bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa (DD).
"Jadi masyarakat melakukan unjuk rasa dengan tuntutan meminta kepala desa (Kades) Mompang Julu, untuk turun. Karena ada masyarakat yang tidak mendapat bantuan tersebut," kata Kombes Tatan, Senin malam.
Ia mengatakan, keributan pecah sekitar pukul 17.30 WIB.
Pasalnya, tanggapan dari masyarakat tidak diindahkan.
"Untuk masalah berapa banyak masyarakat yang tidak mendapat bantuan, masih dalam penyelidikan. Nanti akan kita kabari lebih lanjut," kata pria dengan melati tiga di pundaknya ini.
Mantan Wakapolrestabes Medan ini menambahkan, agar keributan tidak berlarut-larut, pihaknya meminta bantuan Brimob Polda Sumut untuk melakukan pengamanan aksi unjuk rasa yang sudah mulai anarkis.
Mengenai apakah ada kendaraan dinas dari Wakapolresta Madina yang menjadi korban amuk pengunjuk rasa, Tatan membenarkan.
"Ada mobil dinas Wakapolres, dan mobil warga serta beberapa sepeda motor warga yang ada di lokasi unjuk rasa," terangnya.
Jadi, kata Tatan, masyarakat yang demo meminta agar Kades Mompang Julu dipecat dari jabatannya.
"Itu tuntutan dari para pengunjuk rasa," ujarnya.
Sampai saat ini, akunya, petugas tengah melakukan negosiasi dengan para pengunjuk rasa agar tindakan anarkis tidak berkepanjangan.
"Petugas sudah dilapangan untuk melakukan penertiban kepada pengunjuk rasa. Kita upayakan agar masalah ini bisa cepat diselesaikan tanpa ada unjuk rasa lanjutan," katanya.
Baca: Risma Bersujud dan Menangis di Depan Dokter, Ada Rumah Sakit Overload, Tapi Tak Bisa Beri Bantuan
Baca: Kementerian Agama Tingkatkan Anggaran Bantuan Operasional Pesantren Hingga Rp 2,3 Triliun
Aksi Serupa 2 Pekan lalu
Kasus serupa sebelumnya terjadi sekitar dua pekan lalu, tepatnya pada Selasa (16/6/2020) silam.
Warga Desa Hutapuli, Kecamatan Siabu Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, memblokade Jalinsum.
Aksi ini dilakukan warga terkait dana bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat terdampak covid-19.
Pascaaksi demo tersebut, kepala desa (Kades) Hutapuli, Hanafi Nasution akhirnya memilih mundur dari jabatannya.
Informasi yang dihimpun, pengunduran diri tersebut dilakukannya setelah mendapat desakan dari warga yang melakukan aksi blokade Jalinsum.
Unsur muspika setempat sempat mencoba memediasi, namun belum berhasil mengatasi kekisruhan.
Hanafi Nasution akhirnya memutuskan menanggalkan jabatannya sebagai Kades Hutapuli.
Kepala desa membuat surat pengunduran diri lalu membacakan surat tersebut di hadapan peserta musyawarah.
Terkait kabar pengunduran diri kades tersebut, Camat Siabu Madina, Ali Siabu mengatakan pengunduran diri tersebut atas kejadian tudingan masyarakat bahwa penerima BLT tidak tepat sasaran, yang akhirnya masyarakat mengambil tindakan pemblokiran jalan.
"Benar telah menyatakan pengunduran diri," ujarnya saat dihubungi Tribun Medan pada Selasa (16/6/2020) malam.
Terkait pengunduran diri, kecamatan sendiri akan mengambil beberapa langkah awal.
"Langkah awal adalah membuat laporan ke Bupati tentang kronologi kejadian yang mengakibatkan kepala desa mundur. Sekaligus memintak petunjuk," ungkapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, warga Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Mandailing Natal (Madina) melakukan aksi blokade Jalinsum, Selasa (16/6/2020).
Informasi yang berhasil dihimpun Tri bun-Medan.com, aksi ini merupakan butut dari kekecewaan warga dalam penyaluran BLT.
Kejadian dipicu dari adanya penambahan peserta penerima untuk penyaluran BLT di Desa Hutapuli.
Rapat keputusan soal penambahan penerima BLT tersebut tanpa diikuti dan diketahui Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Camat Siabu Ali Himsar Nasution membenarkan penyebab demo warga tersebut.
"Informasinya begitu. Kami baru tiba ke lokasi untuk melakukan mediasi. Penyebab sementara kami ketahui karena BPD tidak menerima keputusan terkait penambahan jumlah penerima BLT," ujarnya.
Terkait kejadian tersebut Tribun Medan mengkonfirmasi kepada Kapolsek Siabu AKP Ayub Nasution melalui WhatsApp.
Saat dihubungi, ia mengatakan kondisi sudah aman. Jalan sudah dibuka dan sudah normal kembali.
"Kalau untuk detailnya, silakan ke camat. Karena ia yang bisa memberikan keterangan detailnya. Karena sifatnya, kami hanya pengamanan saja.
Kami di situ hadir untuk pengamanan dan yang mediasi camat. Kami tidak ngomong sama masyarakat," jelasnya.
Sementara itu, Kades Hutapuli Hanafi Nasution mengatakan, jumlah penerima BLT ini sesuai dengan daftar penerima sebelumnya yakni sebanyak 70 orang.
"BLT kami bagikan kepada 70 orang warga dan tidak ada penambahan penerima. Kalau soal blokade jalan apa penyebabnya saya tidak tahu," ujar Kades saat dikonfirmasi awak media.
(mft/Akb/tribun-medan.com)
Artikel ini telah tayang di tribun-medan.com dengan judul "Kronologi dan Penyebab Terjadinya Kerusuhan di Madina hingga Sejumlah Mobil Dibakar Warga"