Baca tanpa iklan
Pertemuan itu mencari jalan keluar atas tindakan penggusuran yang dilakukan perusahaan di lahan petani Dusun Tanjung Pauh dan Sungai Landai, Desa Lubuk Mandarsah.
"Sebagian lahan milik petani Dusun Tanjung Pauh yang digusur itu sudah mengantongi sertifikat hak milik," kata Dodi.
Lebih jauh, Dodi menuturkan, pertemuan menghasilkan beberapa keputusan di antaranya, terhitung 20 September 2020, penggusuran lahan petani harus dihentikan dan PT WKS tidak melakukan upaya intimidasi dan kriminalisasi terhadap petani.
Namun, menurut Dodi, pada 26 September 2020, PT WKS melanggar kesepakatan dengan menjalankan alat berat menggusur lahan petani.
Puluhan ibu-ibu kemudian melakukan perlawanan.
Namun, tidak digubris perusahaan. Bahkan, Nyai Jusma terkapar dan pingsan di lokasi.
Sehari berikutnya, puluhan ibu-ibu kembali menggeruduk alat berat perusahaan di lokasi yang dijaga aparat keamanan.
Dalam aksi itu, menurut Dodi, ibu-ibu melepas baju dan hanya mengenakan pakaian dalam.
Mereka berharap alat berat berhenti meratakan kebun petani.
"Aksi emak-emak itu sia-sia. Perusahaan tidak peduli dan tetap bekerja," kata Dodi.
Baca: Viral Wanita Diarak & Dipaksa Buka Baju karena Diduga Mesum, Video Sampai Disebar di Medsos
Dodi berharap, penyelesaian konflik secepatnya dilakukan dengan menentukan batas-batas lahan yang melibatkan petani dan bukan elite.
Ketua Serikat Tani Tebo (STT) Martamis mengatakan, petani kini khawatir PT WKS menguasai lahan dan menanam akasia di lahan mereka.
"Kami berharap perusahaan mengembalikan lahan kami yang sudah mereka rampas," kata Martamis.
Pasalnya, kebun yang digusur itu sudah ditanami sawit dan pisang.