Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Sekitar 200 orang pegawai honorer akan dirumahkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.
Langkah yang dilakukan Pemkot Makassar bukan tanpa alasan.
Kepala Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Makassar, Kadir Masri mengatakan, pegawai honorer yang dirumahkan karena dianggap malas dan tidak produktif.
Hal tersebut dilakukan setelah adanya evaluasi terhadap pegawai honorer.
Baca juga: Komisi X DPR RI Dorong Pemerintah Angkat Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Menjadi PNS
Kadir menilai, hal ini bukan pemangkasan, tetapi merumahkan pegawai honorer yang dianggap tidak bekerja baik, dan maksimal.
"Dari total 8.400 honor ada lebih dari 200 orang akan dirumahkan. Kami tidak pangkas, tetapi dirumahkan," ujarnya, Sabtu (16/1/2021).
Bahkan lanjut Kadir Masir, hampir seluruh SKPD akan mendapatkan pengurangan pegawai honorer.
"Yang paling banyak malas dan tidak disiplin. Itu diluar dari honorer guru dan dan Nakes," jelasnya.
Sementara, Plt Kepala BKPSDMD Kota Makassar, Muhammad Yasir, mengatakan laporan setiap SKPD terkait evaluasi honorer hampir rampung.
Evaluasi ini sementara berproses di SKPD masing-masing.
Dari hasil evaluasi itulah BPKPSDMD Kota Makassar akan menentukan nasib para honorer ini.
Apakah akan diperpanjang masa kerjanya atau tidak.
Ia juga memastikan tidak akan melanjutkan kontrak bagi honorer yang tidak lagi produktif.
Baca juga: Guru Honorer Usia 35 Tahun Lebih Sebaiknya Diangkat Jadi PNS Tanpa Tes
"Kita putus, apalagi yang pernah mendapatkan sanksi ataupun teguran," katanya.
Sebelumnya, Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin, mengatakan, pegawai honorer perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Ia menilai kinerja Pemkot juga bergantung terhadap produktivitas mereka.
"Tentu kita tidak ingin kebijakan pegawai kontrak itu kita tidak efisien dan mendukung kinerja pemerintahan. Oleh karenanya harus dievaluasi," ujarnya.
Selama ini, ada pegawai honorer yang justru tidak produktif namun tetap mendapatkan gaji.
Sementara mereka yang memiliki intensitas kerja yang baik malah kurang mendapat apresiasi.
"Ada informasi namanya terdaftar pegawai kontrak Pemkot, tetapi sudah tidak kerja di Pemkot. Ini yang saya minta evaluasi supaya ada rasa keadilan bagi semua pegawai kontrak," tutupnya.
Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul Malas dan Tak Produktif, Pemkot Makassar Ancam Rumahkan 200an Honorer
(Tribun-timur.com/Alfian)