Diajak Dukung KLB dan Ditawari Sejumlah Uang, Ketua DPC Demokrat Solo Tetap Setia pada AHY

TRIBUNNEWS.COM - Partai Demokrat Kota Solo membuat pernyataan sikap soal rencana Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat.

Ketua DPC Partai Demokrat Surakarta, Supriyanto, menyampaikan tetap setia pada Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Ia pun dengan tegas menolak rencana KLB Partai Demokrat tersebut.

"Dengan ini menyatakan setia kepada Ketua Umum Demokrat, Mas AHY, dan menolak keras KLB," ujarnya dalam video yang diterima Tribunnews.com, Kamis (4/3/2021).

Supriyanto juga menyatakan tidak pernah menandatangani surat kuasa soal KLB Partai Demokrat.

"Dan dengan ini saya menyatakan tidak pernah menandatangani surat kuasa kepada siapapun untuk mengakhiri Kongres Luar Biasa, lawan KLB," tegas dia.

Baca juga: 5 Nama Politikus yang Diklaim Kubu KLB Demokrat untuk Gantikan AHY, Ada Ibas hingga Ridwan Kamil

Baca juga: Ridwan Kamil Dinilai Rugi jika Terlibat Konflik Demokrat, Pengamat Sebut Buang-buang Waktu

Saat dihubungi, Supriyanto mengaku mendapat ajakan untuk menandatangani dukungan KLB Partai Demokrat.

Bahkan, dirinya juga ditawari sejumlah uang dari orang tersebut.

"Iya, ada ajakan untuk tanda tangan dukungan KLB dan saya tolak," ungkapnya kepada Tribunnews.com, Kamis.

"(Ditawari) sejumlah uang, dari Ketua DPC Partai Demokrat Blora yang sudah dipecat," jelasnya.

Berikut pernyataan sikap Ketua DPC Partai Demokrat Surakarta yang diterima Tribunnews.com:

1. Bahwa saya adalah pemilik suara yang sah.

2. Bahwa saya menolak KLB dan setia kepada kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sesuai hasil Kongres V Partai Demokrat Tahun 2020, yang sudah disahkan oleh Kemenkumham Nomor M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025 tertanggal 27 Juli 2020.

3. Pernyataan ini bersifat final dan mengikat secara hukum.

Apabila ada surat pernyataan lain yang dibuat mengatasnamakan saya, maka itu adalah ilegal dan dapat dituntut secara hukum.

4. Bahwa saya tidak pernah membuat dan atau menandatangani surat kuasa yang diberikan kepada siapapun untuk menghadiri dan atau mewakili saya dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat.

5. Bahwa apabila ada siapapun juga yang mengatasnamakan saya menghadiri dan atau mewakili dalam Kongres Luar Biasa (KLB) adalah tidak benar, ilegal, dan atau perbuatan tindak pidana dan dapat dituntut secara hukum.

Baca juga: Marzuki Alie Bakal Laporkan Kader Demokrat ke Polisi, Syarief Hasan : Pasti Kami Hadapi 

Baca juga: Konflik Demokrat Makin Panas, Pengamat: Kekuatan SBY Sedang Diuji

Isu KLB Digelar Awal Maret 2021

Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, satu di antara pendiri Partai Demokrat, Ilal Ferhad, menyebut KLB akan digelar awal Maret 2021.

"Awal Maret (2021)," ungkapnya saat ditemui wartawan di Restoran Penang Bistro Oakwood, Mega Kuningan, Jakarta, Sabtu (27/2/2021).

Ia mengklaim, KLB digelar awal Maret lantaran telah mendapatkan dukungan dari mayoritas Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

"Seandainya DPD dibelenggu AHY (ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono), DPC masih punya hak konstitusional," ujar dia.

Baca juga: Konflik Partai Demokrat: Merasa Difitnah, Marzuki Alie Ancam Laporkan AHY ke Polisi

Baca juga: Pengamat: SBY Benteng Terakhir Amankan AHY dari Kursi Ketua Umum Partai Demokrat

Dia menyebutkan, landasan menjadikan dukungan DPC sebagai modal KLB mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) pertama Demokrat.

Ketentuan tersebut ada di pasal 81 Anggaran Dasar dan 83 Anggaran Rumah Tangga.

(Tribunnews.com/Nuryanti/Chaerul Umam)