Baca tanpa iklan
Oleh sebab itu, sebaiknya pemerintah menarik pembahasan revisi KUP dari legislatif.
Terkait beban bagi masyarakat ibarat jatuh tertimpa tangga. Sudah kena PPN sembako, subsidi listrik mau dicabut, sekarang pemerintah mau kejar PPN sekolah.
Dari seluruh jasa pendidikan yang risikonya paling besar dikenakan PPN adalah perguruan tinggi dimana omsetnya di atas Rp 4,8 miliar per tahun. Ini akan mempengaruhi biaya kuliah. Jadi sangat salah total. Pemerintah disarankan menarik pembahasan revisi KUP. (gil)
Baca juga: Kepala Sekolah di Bali Kompak Menolak Kenaikan Pajak Pendidikan