Baca tanpa iklan
Serapan Anggaran APBD Jateng Capai 73,38 Persen
TRIBUNNEWS, SEMARANG - Serapan anggaran APBD 2021 di Jawa Tengah tercatat hingga 22 November 2021 sudah mencapai 73,38 persen atau Rp 20,14 triliun.
Sekda Pemprov Jateng, Sumarno, mengatakan serapan sebesar 73,38 persen itu diambil dari total anggaran yang ada sebesar Rp 27,44 triliun.
Di antara alokasi anggaran yang ada, paling baik justru untuk kebutuhan belanja operasional. Baik barang maupun jasa.
"Serapan yang paling bagus di belanja operasional sebesar Rp 14,31 triliun atau 80,56 persen. Dari alokasinya yakni Rp 17,77 triliun," ucapnya.
Namun dari sekian SKPD yang ada, serapan paling rendah justru di Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang hanya 1,44 persen.
"Itu karena ada tambahan anggaran di perubahan APBD terkait dengan DBHCHT sebesar Rp 79 miliar untuk bantuan sosial," tambahnya.
Pemprov Jateng pun optimis menargetkan hingga akhir tahun 2021 serapan anggaran APBD bisa mencapai 95 persen.
"Kami sudah mengirim surat edaran untuk melakukan percepatan. Semoga hingga akhir tahun target 95 persen bisa tercapai," tuturnya.
Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah melakukan perubahan anggaran APBD 2021 yang disetujui oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah. Perubahan anggaran turun menjadi Rp 26,7 triliun.
"Perubahan anggaran itu turun sebesar Rp 42,52 miliar jika dibandingkan dengan anggaran induk," jelasnya.
Perubahan anggaran tersebut untuk menyelaraskan program Percepatan Ekonomi Nasional (PEN) dari pemerintah pusat.
Banyumas Defisit
Serapan anggaran APBD Pemerintah Kabupaten Banyumas sampai dengan 20 November sudah mencapai 68.8 persen.
Kabid Infrastruktur dan Pembangunan Setda Kabupaten Banyumas, Dedy Noerhasan mengatakan, dana serapan tersebut yang sudah dibelanjakan dan proyek yang dibayarkan. Serapan berupa kegiatan fisik dan non fisik uang yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
Diketahui Perubahan APBD Kabupaten Banyumas di tahun 2021 untuk pendapatan daerah sebesar Rp 3.392.733.731.730. Adapun belanja daerahnya sebesar Rp 3.831.538.672.089. Dengan demikian terjadi defisit sebesar Rp 438.804.940.359.
Sementara itu pendapatan daerah direncanakan turun sebesar, Rp 175.651.579.453. Dibandingkan dengan pendapatan sebelum perubahan sebesar Rp 3.891.819.949.635.
Pada perubahan menjadi Rp 3.831.538.672.089. SILPA tahun sebelumnya Rp 294.230.476.359.
Ada 9 paket atau lokasi yang mejadi pusat pembangunan.
"Yang sudah di atas 30 persen ada 7 lokasi, yaitu Indraprama 1 sudah sekitar 50 persen, Inraprana 2 sudah 39 persen. Kemudian ada Indraprana 3 sudah 33 persen, bukit bintang 14 persen, Gerilya Sudirman mencapai 29 persen, Gerilya Sudirman 2 sudah 35 persen, Menara pandang 30 sudah persen, dan lahan parkir 50 persen," terangnya, Sabtu (19/11).
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati, Sukardi, mengatakan, capaian serapan APBD Pati sudah mencapai 76,3%. Dari total anggaran belanja sebesar Rp 2,79 triliun, telah terealisasi Rp 2,13 triliun.
"Adapun untuk pos pendapatan sudah terealisasi 84,91 persen. Dari anggaran pendapatan 2021 Rp 2,69 triliun, hingga 18 November sudah terealisasi Rp 2,28 triliun," kata Sukardi, Sabtu (20/11).
Sementara, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakorpok) Triwulan III, pertengahan Oktober lalu, dilaporkan bahwa tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah mencapai realisasi anggaran di atas 90 persen. Ketiganya menjadi OPD dengan serapan anggaran tertinggi.
Asisten II Sekda Kabupaten Pati Edi Sulistyono mengatakan, tiga dinas yang sudah membelanjakan anggaran lebih dari 90 persen yaitu Disnaker yang mampu mencapai penyerapan 95,94 persen dari target penyerapan Rp 5,3 miliar.
Kesbangpol mencatatkan penyerapan anggaran 95,08 persen pada triwulan ketiga. Atau sebanyak Rp 5,16 miliar dari target penyerapan Rp 5,43 miliar.
Sedangkan Dispermades mampu mencatatkan penyerapan 94,35 persen pada triwulan ketiga. OPD ini membelanjakan anggaran hingga Rp 4,39 miliar dari target Rp 4,65 miliar. (afn/mzk/jti/dta/din)