Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Konflik yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah masih hangat dibicarakan hingga saat ini.
Hal itu tak lepas dari pemberitaan tentang dugaan kekerasan aparat dalam penertiban warga Desa Wadas.
Seperti diberitakan, warga menolak pengukuran lahan tambang batu andesit di Wadas, Purworejo untuk pembangunan Bendungan Bener.
Proyek Bendungan Bener diketahui sebagai proyek strategis nasional dari Pemerintah.
Lantas sejumlah tokoh angkat suara terkait dugaan kekerasan yang ramai diberitakan di berbagai media.
Baca juga: Kericuhan di Desa Wadas, Mahfud MD Bantah Ada Kekerasan Aparat
Mulai dari mantan menteri, Rizal Ramli yang menyinggung soal reaksi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Kemudian ada pula putri sulung Presiden ke-4, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, yakni Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid atau Alissa Wahid.
Ini rangkumannya.
1. Rizal Ramli
Rizal Ramli, dalam cuitan akun Twitter @RamliRizal ikut bersuara dalam dugaan kekerasan terhadap warga Desa Wadas.
Dirinya turut menyeret nama Ganjar Pranowo.
Seperti ini cuitannya:
"Ini Ganjar Pranowo modal pencitraan doang, pakai kontrak media dan borong PollsteRP seolah-olah merakyat dan prorakyat,, eh rakyat Wadas, Jateng, malah ditangkapin kepiye ?
*Bela Warga Desa Wadas, ProDEM Desak Ganjar Pranowo Cabut IPL Biang Kerok*"
2. Alissa Wahid
Sementara itu, putri sulung Gus Dur, yakni Alissa Wahid juga mempertanyakan dugaan kekerasan yang dilakukan aparat kepada warga Desa Wadas.
Ia meminta pertanggungjawaban Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi.
Yakni agar membebaskan warga-warga yang ditahan.
Alissa juga memiliki permintaan khusus kepada Gubernur Jateng.
Tak lain adalah untuk menunda pengukuran lahan proyek pembangunan bendungan.
Alissa berpendapat agar dilakukan musyawarah antara rakyat, pemerintah, juga aparat.
Ini cuitan dalam Twitter @AlissaWahid:
"Atas nama @GUSDURians , kami meminta Kapolda Jateng untuk membebaskan warga Wadas yang ditahan. Juga meminta kepada Gub Jateng pak @ganjarpranowo untuk menunda pengukuran dll sampai kita selesai bermusyawarah, dan menghindarkan clash antara rakyat dengan aparat Negara."
Ganjar Minta Maaf dan Janji Kapolda Jateng
Diberitakan Tribunnews.com, berikut update terbaru perkembangan situasi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pasca-kericuhan yang terjadi pada Selasa (8/2/2022) kemarin.
Kericuhan muncul setelah ratusan aparat kepolisian datang untuk mengamankan petugas Badan Pertahanan Nasional (BPN) yang hendak melakukan pengukuran lahan untuk keperluan querry tambang batuan andesit.
Buntut dari kericuhan tersebut, sebanyak 64 orang warga Wadas masih diamankan di Polres Purworejo.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta maaf terkait kericuhan yang terjadi di Desa Wadas.
Ganjar juga meminta maaf lantaran ratusan aparat kepolisian yang diterjunkan justru tidak betul-betul mengamankan lokasi.
Hal ini disampaikan Ganjar dalam konferensi pers bersama Kapolda Jateng di Polres Purworejo, Rabu (9/2/2022).
"Saya ingin menyampaikan minta maaf kepada seluruh masyarakat Purworejo dan wabilkhusus kepada masyarakat di Desa Wadas," kata Ganjar Pranowo dalam konferensi pers, Rabu (9/2/2022).
"Karena kejadian kemarin mungkin ada kekerasan, betul-betul tidak mengamankan. Saya minta maaf," tambahnya.
Selain itu, Ganjar juga menyebut akan melepas warga yang diamankan pihak kepolisian saat kericuhan terjadi.
"Kemarin malam cukup intens komunikasi dengan Pak Kapolda untuk memantau perkembangan di Purworejo wabilkhusus di Wadas."
"Kami sepakat masyarakat yang kemarin diamankan akan dilepas," jelasnya.
Baca juga: Isu Orang Hilang Saat Pengukuran Tanah Desa Wadas Purworejo, Ini Penjelasan Polda Jateng
Baca juga: Cerita Warga Wadas Diteror Orang Tak Dikenal, Pintu Dilem & Motor Dirusak, Kini Pindah karena Takut
Di sisi lain, Kapolda Jateng Irjen Pol Achmad Luthfi juga ikut mengklarifikasi terkait memanasnya situasi di Desa Wadas saat ini.
Menurut Achmad, keberadaan aparat kepolisian hanya mendampingi kegiatan yang dilakukan BPN untuk mengukur lahan.
Namun, lantaran adanya dua kubu di masyarakat yang pro dan kontra terkait pengukuran lahan, konflik pun tidak terbendung.
"Berjalannya waktu dari kegiatan, timbul (konflik) disana, kemudian kita melindungi hak masyarakat kita yang diukur."
"Di sana terjadi kontak, kemudian kita amankan sebanyak 64 orang yang sekarang ada di Polres Purworejo," ungkap Achmad.
Setelah proses pemeriksaan selesai, Kapolda berjanji akan mengembalikan mereka kepada masyarakat.
"Hari ini akan kita kembalikan agar tidak terjadi confuse antara masyarakat yang menerima maupun yang tidak menerima."
"Hari ini akan kita bebaskan agar pelaksanaan pengukuran berjalan baik," ungkap Achmad.
Reaksi Ganjar Pranowo soal Kericuhan di Desa Wadas
Sebelumnya, Ganjar mengatakan, ratusan polisi tersebut diterjunkan untuk melakukan pengamanan lokasi saat kegiatan pengukuran lahan tambang berlangsung.
Ganjar mengimbau, warga Desa Wadas tak perlu khawatir akan terjadinya tindak kekerasan oleh aparat kepolisian.
Ia pun mengaku, sebelumnya telah berdiskusi dengan sejumlah pihak termasuk Komnas HAM terkait pengukuran lahan tambang tersebut.
"Sudah kita bicarakan, Komnas HAM sudah kita undang, kita ngobrol juga sudah baik-baik."
"Ini pengukuran saja kok, jadi tidak perlu ada yang ditakuti," kata Ganjar, dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV, Selasa (8/2/2022).
Kendati demikian, Ganjar mengakui tidak semua warga mau untuk hadir dalam pertemuan dengan Komnas HAM itu.
"Kita sudah komunikasi bahkan kita minta yang jadi host-nya itu Komnas HAM, sehingga netral, sayang saja waktu itu tidak semua mau datang," ungkap Ganjar.
Sementara, Ganjar memastikan proses pengukuran dan pengamanan yang dikerahkan di Desa Wadas tidak akan menimbulkan kekerasan.
Ganjar juga meminta semua pihak menyatukan pada pondasi yang sama terkait pengukuran lahan ini.
"Jangan khawatir, ada niatan baik, tidak akan ada kekerasan. Siapapun tolong untuk meletakkan pada pondasi yang sama."
"Teman-teman ini mau ngukur biar kita tahu, sehingga nantinya soft lah semuanya," jelas Ganjar.
Kondisi Terkini di Desa Wadas, Listrik Padam dan Polisi Masih Berjaga
Dikutip dari tayangan Kompas TV, sejumlah petugas kepolisian dilaporkan masih berjaga ketat hingga Rabu (9/2/2022) pagi.
Selain itu, aliran listrik di Desa Wadas juga terputus sejak kemarin malam.
Jurnalis Kompas TV di lokasi melaporkan, akibat dari pemadaman listrik ini, warga mengaku kesulitan untuk beraktivitas.
Di sisi lain, hingga kini belum ada informasi lebih lanjut mengenai penangkapan sejumlah warga Wadas yang dilakukan aparat kepolisian pada Selasa (8/2/2022).
Termasuk soal berapa jumlah warga yang ditangkap dan siapa saja orangnya.
Sebab, dari isu yang beredar, ada anak-anak hingga anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta yang ikut ditangkap.
Menurut keterangan pihak kepolisian, ada sejumlah 20-an orang yang ditangkap.
Namun, koalisi advokasi untuk Desa Wadas menyatakan ada sekitar 40-an warga yang ditangkap.
"Belum ada titik temu atau kejelasan terkait dengan jumlah maupun posisi hukum untuk sejumlah warga yang ditangkap oleh polisi, jadi masih mendata dan belum jelas," kata jurnalis Kompas TV, Hantoro di lokasi.
Padahal, pada Rabu (9/2/2022) pukul 07.00-08.00 pagi ini merupakan batas waktu 1x24 jam bagi polisi untuk memberi kejelasan terkait status hukum warga yang ditangkap.
Baca juga: Komisi III DPR Minta Polisi Beri Klarifikasi Soal Pengepungan Warga Wadas
Baca juga: Soal Penyerbuan Polisi di Desa Wadas, Fadli Zon hingga Cak Imin Kritik Cara Represif Aparat
Lebih lanjut, kondisi di Desa Wadas sendiri diketahui sudah mulai mencekam sejak beberapa bulan terakhir.
Hal ini dikarenakan ada dua kubu yang pro dan kontra mengenai proyek pembangunan di Bendungan Bener.
Sementara, kubu kontra sudah aktif menyerukan penolakannya dengan membuat posko-posko di hampir setiap sudut jalan di Desa Wadas.
Mereka ikut mengawasi orang-orang asing yang masuk ke Desa Wadas atau orang-orang yang terkait dengan proyek pembangunan ini.
Baca juga: Bentrokan di Wadas, Purworejo, Walhi Minta Ganjar Pranowo Cabut Izin Penetapan Lokasi Pertambangan
Baca juga: Kecam Pengepungan Warga Wadas, Cak Imin Minta Penyelesaian Masalah dengan Musyawarah