TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi berdalih punya beberapa kendala dalam menjalankan pemerintahan.

Pertama adalah Edy Rahmayadi mengaku tidak punya pengalaman sebelumnya mengurus pemerintahan.

Baca juga: Gubernur Edy Rahmayadi Mengatakan Doa Warga Sumut Akan Diterima Tuhan Jika Judi Diberantas

Keterangan tersebut disampaikan Edy saat menghadiri pertemuan dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Provinsi Sumatera Utara untuk berdialog terkait pembangunan infrastruktur di Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Selasa (23/8/2022).

"Ada halangan. Pertama saya otodidak, saya tentara yang menjadi gubernur," katanya.

Mantan Pangkostrad itu juga menceritakan saat awal dirinya dilantik, Pemprov Sumut memiliki utang sebesar Rp 2,4 triliun.

"Kata orang tua saya di dunia ada tiga yang harus dipercepat. Pertama kalau ada utang cepat dibayar, kalau berdosa cepat bertaubat ketiga kalau mati cepat fardhu kifayah. Maka dari itu setelah dilantik saya langsung bayar utang itu. Sehingga 1 tahun pemerintahan itu terganggu," kata Edy.

Kemudian, Edy juga menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 termasuk menjadi kendala terbesar selama dirinya menjabat.

Banyak anggaran yang sudah direncanakan harus difokuskan kembali.

Baca juga: Gubernur Edy Rahmayadi Tebar Ancaman Kepada Oknum yang Bakar Hutan di Kawasan Danau Toba

"Pada bulan Maret karena ada Covid-19 dana-dana yang ada harus di-refocusing," katanya.

Mahasiswa sampaikan keluhan

Dalam pertemuan tersebut, Edy sempat menuai kritik tentang kondisi Sumut sepanjang periode pemerintahannya.

Satu di antaranya dari Presiden Mahasiswa Universitas Cut Nyak Dien, Madi Nasution yang mengatakan sejak menjabat tahun 2018 lalu, kinerja pasangan Edy Rahmayadi - Musa Rajekshah belum menghasilkan perubahan nyata.

Baca juga: Dituding Tidak Dukung Pembangunan di Sumut, Hubungan Golkar dengan Gubernur Edy Rahmayadi Memanas

"Sampai sekarang belum terlihat tidakan konkret, saat ini Sumut menjadi pusat perhatian nasional. Bukan soal hal-hal baik, tapi hal buruk, seperti sebelumnya konflik lahan terbesar terjadi di Sumut, kemudian soal korupsi, kita berada pada peringkat 3 terbesar tertinggi di Indonesia," katanya.

Ia juga menyoroti permasalahan narkoba di Sumut di mana berdasarkan data yang ada, tercatat jumlah kasus Sumut terbanyak dengan total 2049 kasus.