Baca tanpa iklan
"Saya nggak punya kewenangan untuk menjelaskan ke pers," katanya melalui pesan WhatsaApp saat di konfirmasi Tribunjateng.com, Rabu (7/9/2022).
Menurutnya mengenai pemberitaan yang sudah menyebar terkait pemberhentian Suharso Monoarfa, ia menyarankan untuk menghubungi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW).
"Hubungi DPW saja nggih mba," singkatnya.
Sikap DPC Purbalingga
Ketua DPC PPP Kabupaten Purbalingga, Mohamad Safii Abror mengatakan kapasitasnya saat ini adalah menjaga kondusifnya para simpatisan di daerah.
"Kita menjaga agar tetap kondusif dan tenang. Di Purbalingga tetap kondusif, segala keputusan diserahkan ke tingkat pusat. Supaya setiap menjelang pemilu jangan ada gonjang ganjing," ujarnya saat dihubungi Tribunbanyumas.com, Rabu (7/9/2022).
Baca juga: KPU Tunggu SK Kemenkumham hingga 28 September Jika Ada Struktur Kepengurusan Baru PPP
Ia mengatakan memang menyayangkan dengan pernyataan kontroversial Suharso Monoarfa soal amplop kyai tersebut.
"Apalagi Indonesia itu daerah ketimuran yang hormat kyai dan ulama, soal amplop itu sudah sewajarnya," terangnya.
Karena pusat sudah memutuskan menonaktifkan maka, DPC di daerah akan menghormati dan mengikuti keputusan tersebut.
Pihaknya akan lebih berkonsentrasi menjelang pemilu 2024.
"Saat ini sudah membentuk Lembaga Pemenangan yang mau silaturahmi dengan tokoh kyai dan ulama," ungkapnya.
DPC Blora
Ketua DPC PPP Blora, M. Ahmad Faishol mengungkapkan dirinya mengalir sesuai mekanisme partai.
"Terkait itu, saya belum bisa menanggapi, kami hanya sandal jepit, itu urusan elite politik kelas nasional," ucap M. Ahmad Faishol kepada tribunjateng.com, Kamis 8 September 2022.