TRIBUNNEWS.COM - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sleman bakal memiliki gedung baru untuk Mal Pelayanan Publik (MPP). Gedung baru tersebut saat ini tengah dalam proses pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman
Kepala DPMPTSP Kabupaten Sleman, Retno Susiati, mengatakan pembangunan MPP baru tersebut merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Sleman dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sleman.
Menurutnya, saat ini dengan semakin bertambahnya instansi yang bergabung, keluasan MPP sangat terbatas. Hal itu karena MPP saat ini hanya memiliki luas kurang lebih 445.50 meter persegi dengan jumlah layanan yang semakin banyak.
"Saat ini terdapat 20 instansi yang bergabung dalam MPP, dengan 100 jenis layanan, yang dilayani melalui 22 loket layanan. Dapat saya sampaikan bahwa jumlah pengunjung yang mengakses MPP cukup banyak, sehari bisa mencapai 100-120 pengunjung. Total jumlah kunjungan di MPP pada Tahun 2022 sampai dengan bulan Oktober sebanyak 24.532 pengunjung. Kondisi ini diperlukan gedung yang lebih luas atau representatif, supaya masyarakat lebih nyaman dalam memproses pelayanan di MPP," katanya, Rabu (02/11/2022).
Ia menerangkan selain jumlah kunjungan yang tinggi, instansi yang bergabung juga semakin banyak. Pada awal peluncuran MPP Tahun 2019 lalu, ada 14 instansi yang bergabung. Selanjutnya sampai dengan Tahun 2022, jumlah instansi yang bergabung bertambah hingga 20 instansi, mulai dari instansi di lingkungan Pemkab Sleman, instansi vertikal, perusahaan daerah, hingga perbankan.
Pada MPP, selain layanan perizinan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP, masyarakat juga bisa mengakses layanan SIM, perpanjangan STNK, BPJS, administrasi kependudukan, penerbitan NPWP, dan lain-lain.
Retno menyebut gedung baru MPP terdiri dari empat lantai dan satu basemen, dengan luasan bangunan 9347,47 meter persegi. Gedung yang luas tersebut memungkinkan makin banyak instansi yang membuka layanan di MPP.
"Dengan gedung yang baru ini, tentu harapan kami kualitas layanan MPP makin meningkat seiring dengan makin banyaknya instansi yang membuka layanan. Di MPP yang baru ini dimungkinkan bertambah menjadi 26-30 instansi. Saat ini masih terdapat beberapa instansi vertikal maupun perangkat daerah yang belum bergabung, seperti PLN, Telkom, Pos, Kementerian Agama dan lainya," terangnya.
Untuk memudahkan instansi membuka layanan, pihaknya bakal menyediakan sarana dan prasarana pendukung, mulai dari konter layanan, komputer, printer, hingga telepon, sesuai kebutuhan instansi sedangkan SDM disediakan oleh instansi.
"Kami siap memfasilitasi instansi yang mau membuka layanan di MPP," lanjutnya.
Ia berharap keberadaan MPP baru pun akan makin memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan.
"Masyarakat cukup datang ke MPP, dan semua jenis layanan yang dibutuhkan dapat diakses dengan mudah di satu tempat," imbuhnya. (*)