News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Ganjar Pranowo Luncurkan 29 Desa Antikorupsi, KPK: Ini Jadi Trigger Bagi Pimpinan Daerah Lain

Editor: Adi Suhendi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat acara Kick Off Desa Antikorupsi di Lapangan Desa Sijenggung, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Jateng, Kamis (15/12/2022)

TRIBUNNEWS.COM, BANJARNEGARA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meluncurkan 29 desa antikorupsi yang tersebar di 29 kabupaten/ kota.

Peluncuran 29 Desa Antikorupsi berlangsung di Lapangan Desa Sijenggung, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Kamis (15/12/2022).

Dibentuknya tersebut dilakukan Ganjar Pranowo dalam rangka mendukung program Desa Antikorupsi KPK tahun 2023.

Dalam kesempatan tersebut Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada para kades yang menyambut baik program Desa Antikorupsi tersebut.

"Sebanyak 29 yang sudah kita kick off, sudah kita nilai beberapa," kata Ganjar.

Baca juga: Menteri Desa PDTT Gandeng KPK Luncurkan 10 Desa Antikorupsi 2022

Diketahui upaya Ganjar tersebut mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sekaligus menjadi provinsi percontohan.

Politikus berambut putih itu dinilai sebagai kepala daerah yang punya respons cepat dalam mengimplementasikan program KPK.

Bahkan, Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang meraih predikat terbaik Desa Antikorupsi tingkat nasional.

29 Desa Antikorupsi di Jawa Tengah tersebut di antaranya Sijenggung, Maos Lor, Sudagaran, Tegalsambi, Kemiri Barat, Sumberejo, Sidorejo, Semayu, Tangkil, Ngunut, Banyuurip, Jatilor, Pandansari, Logede, Ngampel Wetan, Jeblog, dan Cemani.

Baca juga: KPK Tetapkan 10 Desa Antikorupsi, dari Sumatera hingga Sulawesi

Kemudian Jepang, Karangrejo, Kutoharjo, Paninggaran, Bojongnangka, Karangbawang, Karanggedang, Sraten, Sendang, Rembul, Banyubiru dan Tanurejo.

Desa-desa tersebut berkomitmen turut serta dalam pemberantasan korupsi.

Di antaranya menerapkan sistem transparansi anggaran, kemudahan pelayanan pada masyarakat, serta penyesuaian digitalisasi.

Ganjar mengatakan upaya yang dilakukannya tersebut sebagai bentuk inisiasi dini mendukung program Desa Antikorupsi KPK.

"Jadi, ketika KPK menyiapkan Desa Antikorupsi di tahun 2023 dan KPK kemarin sudah menstimulus adanya 10 Desa Antikorupsi dan kebetulan Banyubiru yang terbaik, maka buat saya momentumnya jangan hilang. Maka kita siapkan 29 desa," jelasnya.

Baca juga: KPK Luncurkan Program Desa Antikorupsi di Yogyakarta

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini