TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Eksistensi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan dalam upaya pendampingan hukum ke sejumlah program pembangunan di pemerintahan daerah telah dirasakan oleh banyak pihak, terutama RSUD Kota Bogor.

Wakil Direktur RSUD Kota Bogor Yani mengatakan bahwa sejak dilakukan pendampingan oleh Datun Kejari Kota Bogor, beberapa tahun terakhir ini mereka lebih taat administrasi dan melek hukum.

Baca juga: Kasi Datun Kejari Kota Bekasi Tak Hadiri Pemeriksaan, Minta Penyidik KPK Menjadwalkan Ulang

Bukan itu saja, dikatakan Yani, Datun Kejari Kota Bogor telah membantu agar setiap proses pelelangan proyek dilakukan dengan baik dan benar sesuai aturan perundangan yang berlaku.

“Seluruh pelelangan proyek, kami lakukan secara akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan. Atas nama masyarakat kota Bogor kami ingin berterima kasih pada Bapak Jaksa Agung atas kinerja bawahannya di Kejari Kota Bogor khususnya bidang Datun," ujar Yani dalam keterangannya, Sabtu (4/2/2023).

Sebagai informasi, RSUD Kota Bogor telah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejari Kota Bogor terkait pendampingan masalah hukum dan administrasi.

"Tujuan pendampingan ini adalah untuk membantu meminimalisir terjadinya permasalahan hukum di setiap kegiatan pembangunan infrastruktur, khususnya di RSUD Kota Bogor," katanya.

Mereka meyakini bahwa dengan taat administrasi akan memperkecil kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan institusi RSUD Kota Bogor tersebut.

Baca juga: Kejaksaan Agung Kembalikan Rp1,4 Triliun Aset Jiwasraya ke Negara

"Pendampingan dalam pembangunan proyek strategis yang ada di RSUD Kota Bogor diharapkan dapat mencegah berbagai permasalahan hukum sehingga program pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Kesuksesan proyek strategis nasional tentu akan berdampak luas pada hajat hidup serta kesejahteraan masyarakat di Kota Bogor," tandasnya