TRIBUNNEWS.COM - Delapan orang terindikasi pasangan gay dan lesbi terjaring razia Satpol PP Kota Pekanbaru, Minggu (28/5/2023) dinihari.

Mereka digerebek di sejumlah penginapan Kota Pekanbaru dalam razia gabungan.

"Kita langsung amankan ke kantor melihat gelagat mencurigakan dan informasi masyarakat terkait keberatan pasangan LGBT," ungkap Kasatpol PP Kota Pekanbaru, Zulfahmi Adrian kepada Tribunpekanbaru.com.

Keberadaan komunitas LGBT menjadi perhatian Pemerintah Kota Pekanbaru sejak awal tahun 2023.

Apalagi satu penyebab penambahan kasus HIV/AIDS di kota ini disebabkan adanya prilaku lelaki seks lelaki (LSL).

Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Muflihun menegaskan bahwa Satpol PP Kota Pekanbaru rutin melakukan razia di lokasi terindikasi ada aktivitas LBGT.

Ia mengingatkan masyarakat akan bahaya keberadaan LGBT.

"Kita sudah sepakat bersama forkopimda beberapa waktu lalu, kita menggelar razia di lokasi terindikasi aktivitas LBGT," tegasnya kepada Tribunpekanbaru.com.

Baca juga: Operasi Pekat di Penginapan, Polda Maluku Amankan 9 Pasangan Tanpa Ikatan Pernikahan

Ia menyebut bahwa saat ini dalam razia masih dilakukan upaya persuasif.

Para guru di sekolah pun diingatkan agar ada pola pendidikan kerohanian atau lewat pendekatan keagamaan.

Pendekatan ini untuk menjauhkan pengaruh anak-anak dan remaja dari paparan LBGT.

Menurut dia, harus ada langkah antisipasi sejak dini terhadap pengaruh  LGBT.

"Kita semua tentu tidak ingin bencana terjadi di Pekanbaru, maka kita ajak peran serta masyarakat dan orangtua agar memperhatikan pergaulan anak," ulasnya.

Dirinya menyadari tidak bisa mengetahui secara pasti pelaku LBGT. Namun ia banyak mendapat informasi terkait keberadaan LGBT di Kota Pekanbaru.

MUI singgung murka Tuhan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta agar keberadaan LGBT ini segera ditindak tegas dan penegakan hukum yang jelas.

Tujuannya agar ada efek jera bagi pelaku yang masih menjalankan aktivitas itu meskipun sudah ada larangan dari pemerintah dan agama.

"Pertama tentu kita kembali kepada kebijakan yang dilakukan pemerintah dan MUI sebelumnya. MUI sejak 2014 mengeluarkan fatwa yang sifatnya mengikat yang harus dijalankan pemerintah, saat itu kita meminta agar ada pidana bagi pelaku LGBT ini,"ujar Ketua MUI Riau Ilyas Husti.

Penegakan hukum apa yang harus dilakukan menurut Ilyas Husti, disana sudah jelas difatwakan MUI, tentu sesuai dengan visi daerah baik itu di provinsi maupun Kabupaten dan Kota.

"Harus dibuat jera mereka dengan penegakan hukum. Dasarnya melanggar fatwa agama. Kalau tidak ada penegakan hukum maka akan berkembang,"ujarnya.

Kemudian lanjut Ilyas Husti, seluruh komponen masyarakat harus se-iya sekata, jangan sebagian menegakkan hukum yang lain melindungi.

"Tentunya dulai dari lingkungan RT sampai tingkat paling tinggi, kita harus menjaga agar mereka ini tidak membesar dan berkembang, jadi tidak hanya diserahkan kepada pemerintah namun semua komponen harus ikut memerangi,"ujarnya.

Ilyas juga mengharapkan Pemerintah dan penegakan hukum tidak separuh separuh dalam menindak, harus dilakukan pengusutan tuntas.

"Mereka yang sudah ditangkap kan sudah tahu lokasi dan tempatnya segera ditutup, dan sudah punya data, Bersama-sama penegak hukum tokoh masyarakat dan MUI agar ada jera mereka,"ujarnya.

Ilyas Husti bahkan mengatakan, orang-orang dengan LGBT ini, sebenarnya bisa dideteksi dari lingkungan masing-masing makanya harus kompak semua lapisan masyarakat.

"Semua harus bergerak, jangan dibiarkan peluang bergerak dan berkembang bagi mereka, kita takut dampak murka Tuhan yang tidak pilih-pilih, kita yang tidak tahu nanti bisa jadi terkena dampak murka Tuhan,"ujar Ilyas Husti. ( Tribunpekanbaru.com/Fernando Sikumbang)  

Artikel ini telah tayang di TribunPekanbaru.com dengan judul Pasangan Gay dan Lesbi Terjaring Razia, Pj Wako Pekanbaru Ingatkan Bahaya LGBT