TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan konflik di Pulau Rempang terjadi akibat kurang baiknya komunikasi antara otoritas terkait dengan masyarakat setempat.

Menurutnya sudah ada kesepakatan jika masyarakat akan diberi lahan 500 meter dan bangunan tipe 45.

Kepala Kejaksaan Negeri Batam Herlina Setyorini mengatakan pihaknya sebagai instansi penegak hukum siap menjembatani komunikasi antara pemangku kebijakan dan masyarakat setempat terkait permasalahan yang terjadi di Pulau Rempang.

"Kejaksaan Negeri Batam khususnya Bidang Datun menyediakan diri sebagai penyambung komunikasi antara para pemangku kebijakan dengan masyarakat dan sebaliknya," kata Herlina kepada wartawan, Jumat (15/9/2023).

Herlina menyampaikan pihaknya turut prihatin atas kondisi yang terjadi di wilayah Kota Batam tersebut.

Namun ia yakin persoalan ini akan rampung jika pendekatan komunikasi dilakukan secara baik.

Berkenaan dengan itu ia meminta semua pihak menahan diri dan tak memperkeruh suasana dengan komentar-komentar negatif yang justru bisa memicu amarah masyarakat Pulau Rempang.

"Untuk itu, kami mohon semua pihak dapat menahan diri untuk tidak memperkeruh suasana dengan memberikan komentar-komentar yang dapat memicu kemarahan masyarakat. Mari kita jaga kota Batam yang tercinta ini agar tetap tenang dan nyaman," kata dia.
 
Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menilai tak hanya komunikasi yang bisa dijadikan solusi dari penyelesaian masalah Pulau Rempang. Tapi juga persoalan yang terjadi perlu dirembukan satu meja secara bersama antar pihak terkait.

"Bukan hanya diselesaikan hanya dengan komunikasi, tetapi persoalan-persoalan lain harus didudukkan, persoalan hukum, persoalan ketidakadilan, persoalan katakanlah ekonomi. Meski masalah Rempang mungkin complicated tetapi saya yakin penyelesaiannya dapat dilakukan dengan komunikasi," kata Emrus.
 
Emrus mengatakan salah satu dari skill komunikasi adalah mendengar.

Ia pun mempertanyakan apakah para pengambil kebijakan sudah mendengar dan menyimak curahan hati masyarakat Pulau Rempang.
 
"Saya melihat proyek Rempang ini tidak dimulai dengan komunikasi yang strategis, efektif, persuasif dan partisipatif. jadi saya melihat di awal tidak dilakukan ini, sehingga menimbulkan persoalan. Coba saja semuanya dimulai dengan komunikasi misalnya berdialog, diskusi dan mendengar. Mendengar merupakan salah satu skill komunikasi, para pengambil kebijakan sudahkah mendengar, menyimak, mengajak masyarakat diskusi? sudah ada belum titik temu?" katanya.
 
Jika hal tersebut sudah dilakukan, lanjutnya, baru kemudian berbicara proyek pembangunan.

Oleh karena itu perlu dimulai dengan komunikasi yang maksimal agar semua masyarakat dapat memahami dengan baik. Masyarakat pun membutuhkan kejelasan atas ganti untung yang diberikan.

Baca juga: Komnas HAM: Pengerahan Aparat ke Pulau Rempang Terlalu Berlebihan

"Artinya masyarakat itu harus diletakkan sebagai subjek pembangunan. Untuk itu pemerintah, perusahaan, penegak hukum perlu duduk bersama membahas persoalan ekonomi, keadilan, aspek hukum dan komunikasi untuk dibahas bersama, bagaimana kewilayahannya, budaya setempat, dan lain-lain sehingga terjadilah dialog dan menghasilkan kesepakatan," kata Emrus.