Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah bersama tim gabungan masih melakukan pencarian dan evakuasi bencana banjir lahar dingin di Sumatera Barat (Sumbar). Selain secara pararel pemerintah mulai melakukan perencanaan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB, hingga Kamis, 16 Mei 2024 pukul 17.00 WIB, korban meninggal dunia tercatat berjumlah 67 orang, 20 orang hilang dan masih dalam pencarian.
Baca juga: 20 Korban Banjir Lahar Dingin di Sumbar Masih Hilang, Hampir 1.000 KK Terdampak Bencana
Selain itu 3 orang meninggal dunia belum teridentifikasi dan saat ini berada di RS Sijunjung, 989 KK terdampak, dan 40 orang mengalami luka-luka.
Korban jiwa di Kabupaten Agam meninggal dunia sebanyak 22 jiwa, Kota Padang Panjang 2 jiwa, Kabupaten Tanah Datar 29 jiwa, Kabupaten Padang Pariaman 12 jiwa, Kabupaten Limapuluh Kota tidak ada yang meninggal namun 1.995 jiwa terdampak, dan di Kota Padang 2 jiwa meninggal dunia.
Baca juga: BNPB Sebut 80 KK Terdampak Banjir di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara
"Saat ini hari kelima tadi disampaikan data terbaru, sehingga kita masih punya waktu satu hari berdasarkan golden time tentu kita harus berdialog dengan ahli waris dan keluarga ditinggal apakah 20 orang ini sudah diikhlaskan atau belum sehingga kalo terima kita bisa hentikan pencarian dan evakuasi tapi kalau minta tetap dicari kita harus masih cari. Negara memberikan anggaran pencarian itu batasnya enam hari setelah itu di cover BNPB jadi tidak perlu khawatir," kata Suharyanto pada Kamis (16/5/2024).
Suharyanto meminta agar pemerintah daerah lebih bijak dalam mengatur pendistribusian bantuan makanan dan kebutuhan dasar kepada masyarakat. Hal ini mengingat proses penanganan tanggap darurat hingga masa transisi diperkirakan masih berlangsung beberapa hari ke depan.
"Sembako permakanan melimpah tolong dilihat kebutuhan yang lain seperti kebutuhan wanita, anak-anak, dan alat kebersihan, harus diadakan kalau kekurangan harus segera laporkan ke BNPB," pungkas Suharyanto.