News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Kasus Korupsi di Pemkot Semarang

Keberadaan Mbak Ita Tak Diketahui saat KPK Geledah Kantornya, padahal Mobil Terparkir di Balai Kota

Penulis: Nanda Lusiana Saputri
Editor: Sri Juliati
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita -- Teka-teki keberadaan Wali kota Semarang saat kantornya digeledah KPK. Mbak Ita tak diketahui keberadaannya, padahal mobil masih terparkir di Balai Kota.

TRIBUNNEWS.COM - Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Ita, Rabu (17/7/2024).

Petugas KPK mulai melakukan penggeledahan sejak pukul 09.00 WIB dan meninggalkan ruangan pada 18.30 WIB.

Dari sana, petugas KPK membawa dua koper dari Balai Kota Semarang, melansir Kompas.com.

Namun, hingga penggeledahan selesai di Kantor Wali Kota Semarang, tak ada tanda-tanda pejabat yang digiring oleh KPK, termasuk Mbak Ita.

Wali Kota Semarang itu terakhir terlihat saat menghadiri kegiatan di Gedung Gradhila Bhakti Praja, Kantor Gubernur Jawa Tengah (Jateng) pukul 08.30 WIB.

Hingga berita ini tayang, kader PDIP itu belum diketahui keberadaannya.

Padahal, mobil yang digunakan oleh Mbak Ita masih terparkir di Balai Kota Semarang, Rabu malam.

Sementara itu, KPK telah menetapkan Mbak Ita sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Selain Mbak Ita, KPK juga menetapkan tiga tersangka lain, termasuk suami Mbak Ita yang juga Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Alwin Basri.

Kemudian dua lainnya, Kontruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Semarang, Martono dan Rahmat U Djangkar selaku pihak swasta.

KPK juga mencegah empat orang yang sudah ditetapkan tersangka itu bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan.

Baca juga: Rumah Wali Kota Semarang Mbak Ita Digeledah 9 Jam, Penyidik KPK Bawa Kardus dan Koper

Demikian disampaikan juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu.

"KPK telah mengeluarkan SK Nomor 888 Tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas nama empat orang."

"Yaitu dua orang dari penyelenggara negara dan dua orang lainnya dari pihak swasta," katanya.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini