Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, - Polemik tidak diundangnya Sultan Kutai Kartanegara ing Martadipura, Aji Muhammad Arifin saat upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, masih berlanjut hingga saat ini.
Muncul dugaan undangan kepada tokoh-tokoh Kalimantan telah diedit dan kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutai Kartanegara (Kukar) digeruduk massa pada Rabu (21/8/2024).
Adapun massa yang berdemo di kantor Kesbangpol Kukar dari kelompok perkumpulan adat Remaong Kutai Berjaya.
Mengutip TribunKaltim, ada sebanyak 300 massa anggota Remaong Kutai Berjaya memadati halaman Kesbangpol Kukar untuk menuntut permohonan maaf serta klarifikasi undangan terhadap Sultan Adji Muhammad Arifin.
Baca juga: Baju Adatnya Dipakai Jokowi Tapi Sultan Kutai Kartanegara Tak Diundang ke IKN, Berikut Profilnya
“Tuntutannya itu untuk permohonan maaf dan klarifikasi. Kesbangpol harus mengakui kesalahan, karena data yang mereka munculkan itu banyak ditemukan kesalahan,” kata Ketua Umum Remaong Kutai Berjaya, Hebby Nurlan Arafat.
Ada Dugaan Undangan Diedit
Akibat tidak diundangnya Sultan Kurtai, membuat ramai di media sosial terkait daftar undangan tokoh Kalimantan Timur untuk ke IKN saat HUT RI.
Hebby menyampaikan, list undangan yang beredar di jagat maya berbeda dengan apa yang mereka dapatkan.
"Daftar undangan itu editan, itu sangat keliatan dan berbeda dengan apa yang kami terima. Dalam surat yang kami dapat di nomor 10 itu bukan nama beliau (Sultan Adji Muhammad Arifin). Tapi nama Rektor salah satu perguruan tinggi di Kaltim," ujarnya.
Ia pun menyesalkan sikap Kesbangpol Kukar maupun Kesbangpol Kalimantan Timur yang seolah ingin menghindar dari permasalahan undangan Sultai Kutai Kartanegara Ing Martadipura.
"Kemudian yang lebih meyakinkan kami adalah nomor telepon yang tertera itu buka nomor telepon beliau (Sultan Adji Muhammad Arifin),” timpalnya.
Hebby mewakili Remaong Kutai Berjaya mengaku kecewa atas kejadian ini.
Ia merasa, selama ini Sultan Adji Muhammad Arifin maupun masyarakat adat di lingkup Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura sangat mendukung proyek pembanguan IKN.
Bahkan, boleh dibilang, Remaong Kutai Berjaya bersama pihak Kesultanan Kutai Kartanegara memiliki peran dalam mengatasi pro dan kontra di tengah masyarakat.
“Kalau kami kan dari Remaong ini kan kurang lebih lah, biasa saja kalau mau diundang seperti peserta lain. Tapi ini loh, seorang Pemangku wilayah, masa Sultan mau diperlakukan seperti itu,” sebutnya.