Perwakilan FM2P, Fahri Nusantara mengatakan massa menuntut pembangunan Sekolah Gamaliel dihentikan dan dipindahkan ke lokasi lain.

Baca juga: Ungkit Hasil Survei 50 Persen Guru Agama Intoleran, Alwi Shihab: Apa Jadinya kalau Tak Diatasi

Fahri juga menuding pembangunan sekolah tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021.

Dalam aturan itu disebutkan bahwa pemberian layanan perizinan oleh pemerintah harus berpedoman pada Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 dan Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014.

"Pelaksanaan pemberian izin sesuai kewenangan pemerintah daerah belum diterbitkan, sehingga tetap mengacu pada Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi," papar Fahri.

Sebagian Artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul Tolak Pembangunan Sekolah Kristen di Soreang, Pj Wali Kota Parepare Ajak Masyarakat Tetap Tenang