TRIBUNNEWS.COM, MEDAN- Calon gubernur Sumatra Utara (Sumut) nomor urut dua Edy Rahmayadi mengatakan sebenarnya tidak berniat lagi di Pilkada Sumut.
Namun, Edy berkilah memutuskan maju karena tidak mau dipimpin rivalnya Bobby Nasution.
Hal itu disampaikan Edy saat menggelar pertemuan dengan pengurus PDIP di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
Baca juga: Bobby Nasution: Masyarakat Tidak Tahu Jalan di Sumut Punya Pusat Atau Provinsi
"Sebenarnya, saya tidak mau jadi gubernur lagi. Karena usia saya mau 64 tahun. Kalau saya tidak jadi Gubernur, Gubernur saya nanti Bobby. Saya tahu pasti yang berat, dengan kekurangan.
Kalau diikuti tidak sanggup saya, saya tidak mau 16 juta penduduk dipimpin orang yang belum sidik, adalah bersih akhlak, yang siap memberikan amanah," sebut Edy, Senin (30/9/2024).
Edy mengatakan, niatnya kembali maju tak lepas dari keinginannya menyelesaikan pekerjaannya yang belum selesai.
Edy juga tak mau lagi menanggapi lebih jauh perihal pernyataan Bobby yang kerap menyinggung soal infrastruktur jalan di Sumut.
"Masalah infrastruktur, Bobby ngomong Rp2,7 triliun sekian-sekian (jalan rusak). Jalan-jalan antarprovinsi adalah jalan nasional. Bukan jalan provinsi, malas saya menjawabnya karena ditanya wartawan saya jelaskan.
Bobby itu, keponakan istri saya, tidak mau saya menjelekkan dia (Bobby Nasution)," jelas Edy.
Edy menjelaskan bila status jalan provinsi di Sumut terpanjang di dunia, sekitar 3.005 kilometer.
Sedangkan, untuk infrastruktur alokasi anggaran dari APBD Sumut, Rp300 hingga Rp400 miliar.
Baca juga: Bobby Nasution Sindir Pembangunan di Sumut: Masa 50 Triliun Tak Kelihatan Apa-apa
"1 kilometer biayanya Rp 5 miliar. Makanya, dibuat multi years atau tahun jamak, mengurangi biaya itu," sebut mantan Ketua Umum PSSI itu.
Kata dia, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut, tidak dapat keseluruhan digunakan pembangunan infrastruktur. Karena, ada alokasi anggaran untuk digunakan di sektor lainnya.
Edy menyebutkan sejak menjadi gubernur pada 2018 lalu dia harus menggunakan APBD Sumut untuk Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp1,7 triliun.
"5 September 2018, saya dilantik dan esoknya saya rapat dengan OPD. Tanggal 23 September 2018, saya disampaikan tagihan utang Rp1,7 triliun," sebut Edy.
Baca juga: Edy Rahmayadi Tanggapi Sindiran Bobby soal Jalan Rusak di Sumut usai Undi Nomor Urut, PDIP: Bijak
Dengan keputusan dibuatnya, Edy membayar utang DBH tersebut. Karena, utang itu akan digunakan 33 Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pembangunan di masing-masing daerah.
"Kalau kata guru ngaji saya, kalau punya utang itu duluan dibayarkan. Pada tahun 2019, relatif tidak ada kerja. Termasuk bayar utang sama Labusel," kata Edy.
Mantan Pangkostrad itu, mengungkapkan bahwa utang itu dimiliki Pemprov Sumut pada waktu tidak sampai di situ saja.
Ternyata ada utang lagi, sama PT Inalum sekitar Rp500 miliar.
"Saya kira sudah selesai, masih utang Rp500 miliar saya Inalum, kalau saya bayar utang bagaimana saya membangun. Ini utang 5 hingga 10 tahun lalu," jelas Edy.
Baca juga: Bobby Nasution Singgung Jalan Rusak di Sumut, Edy Rahmayadi: Itu Jalan Nasional, Jalan Mulyono
Edy mengatakan pada tahun 2020, baru mau bekerja untuk pembangunan di Sumut.
Namun pada saat itu Covid-19 sedang melanda hingga semua daerah diwajibkan melakukan refocusing untuk penanganan pandemi.
Pasca pandemi dilakukan perencanaan pembangunan dan peningkatan infrastruktur dan jembatan di Sumut, dengan multyears Rp2,7 triliun.
Namun, Edy tidak menjabat jadi gubernur Sumut lagi, pembangunan tidak berjalan dengan maksimal.
Penulis: Anugrah Nasution
Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul Sebut Tak Niat jadi Gubernur, Edy Rahmayadi : Tapi Kalau Tidak, Gubernur Saya Bobby