Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Momen menarik terjadi di debat perdana Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah (Jateng) 2024, Rabu (30/10/2024).
Hal itu terjadi dalam segmen ketiga debat Pilgub Jateng 2024.
Kala itu kedua pasangan calon (paslon) diberikan pertanyaan soal pembentukan Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 48 Kementerian termasuk 21 Kementerian baru.
Penambahan kementerian itu menuntut adaptasi yang cepat dari pemerintah daerah termasuk provinsi Jawa Tengah.
"Hal ini menuntut penyesuaian susunan organisasi tata kerja (SOTK) baik dari segi struktur ataupun fungsi guna memastikan organisasi pemerintah daerah koheren dengan pemerintah pusat," ujar moderator debat, mengutip YouTube KPU Jateng.
Lantas pertanyaannya:
"Dalam menghadapi perubahan struktur pemerintahan tersebut strategi apa yang akan anda jalankan agar kebijakan provinsi dapat segera beradaptasi dengan struktur Kementerian yang baru sehingga tertib secara administrasi sekaligus menjamin efektivitas pemerintahan?."
Lantas Hendrar Prihadi, calon wakil gubernur (cawagub) nomor urut 1 menjawabnya.
Pihaknya mengatakan terbentuknya kabinet baru tentu saja harus ada penyesuaian-penyesuaian di tingkat pemerintahan provinsi, namun dirinya menekankan keputusan pemerintahan pusat harus dijalankan.
"Karena kita adalah kepanjangan dari pemerintah pusat," ujar pria yang karib disapa Hendi.
Namun pihaknya menggarisbawahi, apabila belum ada ketok palu dari peraturan pemerintah (PP), mereka apabila terpilih akan menerapkan 'miskin struktur kaya manfaat'.
Baca juga: Visi-Misi Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Debat Perdana Pilgub Jateng 2024, Usung Konsep Ngopeni-Ngelakoni
"Maka dengan kondisi yang ada kita akan menyesuaikan supaya langkah-langkah pemerintah provinsi ke depan berjalan sesuai dengan aturan dan pemanfaatan terutama untuk masyarakat dan mudah-mudahan silahkan performansi Jawa Tengah yang lebih baik lebih sejahtera dan lebih Perkasa," lanjutnya.
Menjawab pernyataan Hendi, Taj Yasin mengatakan, ASN pemerintah provinsi Jawa Tengah sudah terbiasa dengan reformasi birokrasi yang ada.
"Kami pernah melakukan satu OPD 1 Desa binaan di mana semua OPD ini harus mengetahui pekerjaan seluruh pemerintah provinsi Jawa Tengah sehingga ketika ada perubahan di pemerintahan pusat itu sudah wajar dan kita akan segera menyesuaikan dengan cepat," katanya.