News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Wakil Ketua DPRD Sekaligus Ketua DPC PDIP Tersangka Suap, Terima BMW & Pajero setelah Beri 26 Proyek

Penulis: Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor: Febri Prasetyo
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi sekaligus Ketua DPC PDIP, Soleman ditetapkan menjadi tersangka kasus suap setelah menerima imbalan dari pengusaha berinisial RS berupa dua mobil mewah yaitu BMW dan Mitsubishi Pajero. Imbalan itu buntut Soleman memberikan 26 proyek kepada pengusaha RS. Kini, Soleman pun sudah ditahan di Lapas Kelas II A Cikarang untuk 20 hari ke depan.

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi sekaligus Ketua DPC PDIP Bekasi, Soleman, ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan suap pada Selasa (29/10/2024) kemarin.

Dikutip dari Tribun Bekasi, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi, Ronald Thomas Mendrofa, menuturkan Soleman memperoleh imbalan dari pengusaha berinisial RS karena telah memberikan 26 proyek.

Ronald menuturkan tiap proyek memiliki nilai antara Rp200-300 juta. Dia mengatakan RS sudah terlebih dahulu ditetapkan menjadi tersangka.

Sementara, imbalan yang diterima Soleman adalah dua mobil bermerek BMW dan Mitsubishi Pajero.

"Tersangka mengaku dari yang bersangkutan RS untuk dapat mengerjakan proyek dengan imbalan diberikan kendaraan roda empat," katanya pada Rabu (30/10/2024).

Tentang kasus ini, Ronald menuturkan konstruksinya berawal dari laporan masyarakat pada 7 Agustus 2023 lalu.

Laporan ini lantas ditindaklanjuti lewat pengumpulan data dan keterangan dari saksi hingga penyidikan.

Namun, penanganan kasus ini sempat tertunda akibat adanya Instruksi Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Mendukung dan Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

Lalu, penyelidikan pun kembali berlanjut setelah Pemilu 2024 selesai.

Baca juga: Maqdir Ismail: Pemberantasan Korupsi Harus Dimulai dari Mencegah Praktik Suap

Kini Soleman pun telah ditetapkan menjadi tersangka dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Hal tersebut lantaran dia disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau kedua Pasal 12 huruf e atau ketiga Pasal 12 b atau keempat Pasal 5 junto Pasal 5 ayat 1 huruf a atau kelima Pasal 5 ayat 2 junto Pasal 5 ayat 1 huruf b atau keenam Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001.

"Ancaman pidana penjara minimal satu tahun dan maksimal 20 tahun. Bentuk pasal sangkaan itu alternatif, artinya salah satu dari pasal-pasal tersebut akan dibuktikan nanti di persidangan, mana yang paling sesuai dengan unsur perbuatannya," kata dia.

Sementara itu, Kepala Kejari Kabupaten Bekasi, Dwi Astuti Beniyati, menuturkan Soleman saat ini ditahan di Lapas Kelas II A Cikarang.

"SL ditahan selama 20 hari di Lapas Kelas IIA Cikarang," ujarnya.

Fungsi DPRD Bekasi Tak Terpengaruh setelah Soleman Jadi Tersangka Suap

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, pun buka suara tentang penetapan tersangka terhadap Soleman dalam kasus dugaan suap.

Masih dikutip dari Tribun Bekasi, Ade mengungkapkan pihaknya turut prihatin atas perkara ini.

"Kami atas nama unsur limpinan DPRD yang mewakili semua aggota DPRD Kabupaten Bekasi turut prihatin atas kejadian yang menimpa saudara kami sesama anggota DPRD Kabupaten Bekasi semoga diberikan ketabahan dalam menjalani proses ini," katanya.

Ade juga menegaskan pihaknya menghargai segala bentuk proses penegakan hukum yang dilakukan terhadap Soleman.

Baca juga: Fakta Terbaru Ronald Tannur: Ditangkap Lagi usai Bebas, Belum Jadi Tersangka di Kasus Suap Hakim

Namun, dia menginginkan agar asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini.

Tentang kerja DPRD Bekasi, Ade menegaskan tidak terpengaruh meski Soleman sebagai Wakil Ketua DPRD ditetapkan menjadi tersangka suap.

Dia mengungkapkan fungsi DPRD seperti penyusunan serta penetapan alat kelengkapan dewan tetap bisa berjalan.

"Tentu hal ini demi terselenggaranya peran dan fungsi DPRD sebagai Lembaga Legislatif yang memiliki peran penting bersama Eksekutif dalam membangun Kabupaten Bekasi," katanya.

Sebagian artikel telah tayang di Tribun Bekasi dengan judul "Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ditangkap Aparat Kejaksaan atas Kasus Menerima Suap dari Pengusaha"

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Tribun Bekasi/Muhammad Azzam)

 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini