Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini BNPB menyatakan akan menyiapkan hunian sementara (huntara) sebanyak 442 unit yang dapat digunakan oleh lebih dari 2 ribu kepala keluarga yang terdampak erupsi Gunungapi Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hunian yang disiapkan adalah tipe kopel 5 di mana satu unit hunian sementara terdiri dari 5 kepala keluarga.
Kepala BNPB Letjen TNI Dr Suharyanto bersama Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc, Wakil Menteri Dalam Negeri, Kepala Basarnas, dan Kepala PVMBG juga sempat melihat langsung ke lokasi pembangunan hunian sementara dan juga hunian tetap untuk para pengungsi pada Minggu (24/11/2024).
Pratikno mengatakan masyarakat yang dalam radius berbahaya sedang disiapkan tempat untuk relokasi.
"Di bawah kendali Kepala BNPB, sudah mulai dibangun hunian sementara (huntara), dalam waktu dua bulan ke depan huntara sudah jadi," kata Pratikno dalam Siaran Pers BNPB pada Senin (25/11/2024).
Pemerintah menyiapkan huntara bagi masyarakat sambil menunggu rumah hunian tetap di tempat relokasi selesai dibangun.
Pembangunan hunian tetap memerlukan proses yang matang mengingat pemerintah perlu melakukan kajian terkait keamanan dari potensi terdampak erupsi di kemudian hari.
Ia mengatakan pemerintah tidak hanya membangun rumah tapi membangun kehidupan.
Oleh karena itu, lanjutnya, sisi sosial dan ekonomi masyarakat juga menjadi pertimbangan penting.
"Kita jangan menjauhkan warga dari kebunnya, kalau bisa kebunnya lebih dekat dijangkau dari hunian tetap. Masih perdalam (dikaji) lagi, kita menjaga betul agar pindah ini justru meningkatkan kualitas hidup masayarakat," ungkap Pratikno.
Baca juga: Imbas Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, 2 Penerbangan di Bandara Umbu Mehang Kunda Waingapu Ditunda
Pada kesempatan yang sama, Suharyanto mengatakan semua lokasi hunian tetap masih dilakukan perencanaan yang matang.
Hal itu, lanjutnya, karena lahan yang akan dijadikan relokasi berasal dari bermacam-macam kepemilikan di antaranya ada yang menggunakan kawasan hutan lindung, serta hibah dari masyarakat, dan adat.
"Lahan yang ada merupkan hutan lindung, tanah adat besok dalam proses mediasi, ada tanah yang sudah diserahkan pemilik. Sehingga harus jelas. Masyarakat mau relokasi terpusat (yang ditetapkan), tidak ada penolakan, sampai saat ini ada juga sebagian yang mau relokasi mandiri.” kata dia.
"Artinya masyarakat menyadari kalau tinggal di tempat yang lama (terdampak erupsi sebelumnya) itu bahaya, mungkin tidak sekarang namun akan berbahaya bagi keturunan anak dan cucu," sambung Suharyanto.