Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik mengatakan, Pemerintah Provinsi Kaltim berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani kehidupan masyarakat Ibu Kota Negara (IKN).

“Kemarin Pak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah telepon langsung saya dan mengapresiasi langkah Pemprov Kaltim berkreasi meningkatkan PAD tanpa menambah beban masyarakat,” ucap Akmal usai menerima 3 penghargaan di Ajang APBD Award 2024 di Jakarta, Rabu (18/12/2024).

Dalam acara tersebut Pemprov Kaltim meraih penghargaan Kategori Peningkatan PAD Tertinggi, Kategori Realisasi Pendapatan Tertinggi dan Kategori Realisasi Belanja Tertinggi.

Menurut Akmal, Mendagri Tito Karnavian menilai apa yang dilakukan Kaltim bagus karena berani mengambil kebijakan yang tidak biasa.

“Saya bilang sama beliau, kami bersama-sama tim atau lebih pasnya saya sepakat untuk tidak membebani masyarakat tetapi jumlah pendapatan (PAD) kami tetap tercapai. Alhamdulillah kamki diganjar dengan 3 penghargaan dari 4 kategori ajang APBD Award 2024,” sebutnya.

Akmal mengakui, lazimnya Pemerintah Daerah apabila ingin meningkatkan PAD, mereka mencoba untuk menaikkan pajak ini dan itu. 

Hal itu dilakukan mungkin karena mereka tidak punya diversifikasi penerimaan lain. 

Sedangkan pihaknya mencoba mencari sumber-sumber lain pemasukan PAD. 

Misalnya seperti dari pajak pendapatan air bawah tanah. 

Kemudian menaikkan pajak alat berat yang selama ini belum tersentuh padahal kontribusinya bisa sangat besar bagi PAD.

Akmal mengakui pajak kendaraan bermotor (PKB) masih menjadi primadona untuk pendapatan provinsi.

Namun demikian dirinya juga harus memahami suasana kebatinan pemilik kendaraan. 

“Jadi artinya jangan dinaikkan PKB. Namun sesungguhnya yang kami dorong adalah bagaimana menggugah pemilik kendaraan agar membayar pajak mereka tepat waktu dan menjadi pembayaran pajak yang disiplin,” kata Ahmal.

Akmal menjelaskan, dengan semakin bertambahnya kendaraan masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim, yakni peningkatkan hampir 100 persen maka hal ini juga jadi peringatan bagi Kaltim. 

Sehingga ini menjadi kunci bertambahnya penggunaan kendaraan dan penggunaan bahan bakar. 

Artinya nila penggunaan bahan bakar bertambah maka tentunya pendapatan pajak daerah juga bertambah.

“Mudah-mudahan apa yang kami lakukan terkait diversifikasi pajak daeah yang tidak memberatkan masyarakat ini bisa menjadi contoh bagi provinsi lainnya,” ucap Akmal.

Kepala Bapenda Kaltim Ismiati mengatakan, Kaltim mendapat penghargaan dalam kategora realisasi PAD tertinggi, dimana dari target PAD Tahun 2022 yang sebesar Rp9,2 triliun, Kaltim meraih realisasi Rp10,6 triliun atau sebesar 115,23%. 

Kemudian untuk Tahun 2023 pendapatan daerah Kaltim dari target Rp18,6 triliun, namun berhasil realisasi Rp17,7 triliun atau mencapai 94,93%.

Jadi bila dibandingkan dengan provinsi seluruh Indonesia maka persentasenya Kaltim tergolong tinggi yakni, 94,93%. 

Kemudian untuk belanja daerah Kaltim realisasinya 91,11?ri target belanja 100%.

“Itulah 3 kategori tadi yang kami terima dari Pak Mendagri yang langsung diterima oleh Bapak PJ Gubernur Kalimantan Timur,” pungkas Ismiati.