Baca tanpa iklan
"Motor dan jambretnya itu terpental. Bahkan yang satu itu masih pegang cutter pada waktu posisi tengkurap, enggak sadarkan diri itu masih digenggam cutternya," urainya.
Setelah peristiwa tersebut, Arista dan suaminya mengikuti proses hukum di kepolisian.
Mereka kooperatif dan berharap kasusnya segera selesai karena apa yang dilakukan Hogi dalam upaya membela diri.
Namun, seiring berjalannya waktu, Hogi justru ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang ditangani Satlantas Polresta Sleman tersebut.
Kapolresta Sleman Dipanggil DPR
Kapolresta Sleman Kombes Edy Setyanto dipanggil oleh Komisi III DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Dari hasil rapat tersebut, Komisi III DPR RI meminta kepada Kejaksaan Negeri Sleman agar perkara Hogi Minaya dihentikan demi kepentingan hukum berdasarkan Pasal 65 huruf M Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan atau alasan pembenar dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Selain itu, DPR juga meminta kepada penegak hukum untuk mempedomani ketentuan Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur penegak hukum untuk mengedepankan keadilan daripada kepastian hukum.
Kombes Edy Setyanto juga mendapat teguran dari dari dua purnawirawan jenderal Polri, yaitu Irjen (Purn) Safaruddin dan Irjen (Purn) Rikwanto.
Safaruddin mengkritik Kombes Edy yang dinilai tidak menguasai KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang baru saja resmi berlaku pada 2 Januari 2026. Edy tampak terbata-bata saat ditanya nomor undang-undang dan detail pasal pembelaan diri.
Sementara itu, Rikwanto menyoroti lemahnya pertimbangan hukum dan meminta agar Polresta Sleman lebih berhati-hati dalam menetapkan status hukum warga yang justru menjadi korban kejahatan.
(Tribunnews.com/Falza/Nanda Lusiana/Chaerul Umam)