Kerusakan yang terjadi tidak hanya bersifat material seperti rumah rusak dan jembatan putus, tetapi juga berdampak pada pendapatan ekonomi warga dan kondisi psikologis mereka. 

Pemulihan diperkirakan membutuhkan waktu sangat panjang.

“Dan sampai sekarang juga masih bertanya-tanya kenapa pemerintah masih belum menetapkan status bencana nasional gitu. Apa yang menghambat itu? Padahal situasinya di lapangan itu sangat-sangat mengkhawatirkan gitu,” tegas Novita.

Ia juga mempertanyakan kecukupan anggaran rehabilitasi yang disebutkan pemerintah, mengingat pemulihan Aceh ke kondisi semula disebut-sebut bisa memakan waktu puluhan tahun.

Solidaritas Warga Kuat, Tapi Tak Cukup

Di tengah lambatnya respons negara, solidaritas masyarakat sipil justru terlihat kuat. Donasi publik dan bantuan antar warga mengalir sebagai bentuk kepedulian terhadap korban bencana di Sumatera.

Namun menurut Novita, solidaritas warga tidak bisa menjadi satu-satunya tumpuan. 

Kerusakan yang terjadi bersifat sistematis dan membutuhkan perbaikan tata kelola lingkungan serta kebijakan perizinan yang lebih bertanggung jawab.

Ia menegaskan bahwa bencana yang terjadi bukan sekadar takdir, melainkan akibat dari kelalaian sistemik dalam menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan.

“Nah ini adalah sebuah peristiwa yang bukan kebetulan atau bukan takdir. Tapi ini ada bagian campur tangan dari korsakal sistem,” katanya.

Novita berharap bencana di Sumatera menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem tanggap darurat dan adaptasi kebencanaan.

Respons yang cepat dan tepat dinilai krusial agar tragedi serupa tidak terus berulang dan memakan korban lebih banyak.

Baca juga: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Instruksikan Jajaran Jaga Stabilitas Harga Bahan Pokok Jelang Ramadan

Prakiraan Awal Ramadan 2026: Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan BRIN

Penentuan awal puasa Ramadan 2026 menjadi perhatian umat Islam di Indonesia. Perbedaan metode hisab dan rukyat membuat tanggal 1 Ramadan 1447 Hijriah kerap dinantikan. Sejumlah lembaga telah menyampaikan prakiraan masing-masing.

Pemerintah

Kementerian Agama akan menetapkan awal Ramadan melalui sidang isbat pada Selasa, 17 Februari 2026.

Sidang ini diawali pemaparan posisi hilal berdasarkan hisab, lalu laporan rukyatul hilal dari berbagai daerah. Hasil sidang menjadi dasar penetapan resmi 1 Ramadan.