Kehadiran tenaga profesional dengan pengalaman internasional tersebut dinilai memperkuat kualitas pengolahan makanan di dapur pelayanan gizi.

Ia mengapresiasi penggunaan peralatan modern serta disiplin petugas dapur yang telah bekerja sesuai standar keamanan pangan.

Namun demikian, Ibas menilai peningkatan kapasitas SDM dan konsistensi pelaksanaan standar perlu terus dikawal agar kualitas layanan tetap merata di seluruh daerah.

“Saya melihat praktik yang baik di sini. Ke depan, standar seperti ini perlu terus dijaga dan direplikasi agar kualitas pelayanan MBG sama baiknya di semua wilayah,” ungkapnya.

Ibas juga memberi perhatian pada proses distribusi makanan. Menurutnya, rantai distribusi menjadi bagian penting yang menentukan mutu makanan saat diterima siswa penerima manfaat.

Distribusi yang tepat waktu dan terkoordinasi, katanya, perlu terus diperkuat agar kualitas makanan tetap terjaga hingga sampai kepada penerima. Evaluasi berkala terhadap mekanisme distribusi dinilai penting untuk memastikan efektivitas program semakin meningkat.

“Kata gratis dalam program Makan Bergizi Gratis bukan hanya soal akses, tetapi soal mutu layanan. Negara hadir bukan sekadar memberi, tetapi memastikan kualitasnya benar-benar baik,” tegas Ibas.

“SPPG di Magetan dapat menjadi contoh dapur pelayanan gizi berbasis gotong royong dan profesionalitas, sekaligus menjadi bagian dari proses penyempurnaan berkelanjutan program MBG agar semakin tepat sasaran, berkualitas, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Baca juga: Keracunan MBG di Cimahi Diduga dari Onigiri, SPPG Jelaskan SOP Memasaknya

DPRD Minta SPPG Patuhi Standar Gizi

Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Suyadi, menyayangkan adanya laporan terkait menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai kurang layak selama Ramadan.

Kritik tersebut muncul setelah ditemukannya komposisi makanan yang dianggap belum memenuhi standar gizi seimbang bagi siswa.

Berdasarkan temuan terbaru, menu yang dikirim ke SMP Muhammadiyah 2 Kota Malang terdiri dari empat jenis makanan, yakni kacang rebus, telur puyuh, pisang, dan roti berbentuk pizza.

Suyadi mengaku telah melakukan pemantauan langsung terhadap distribusi makanan program MBG di sejumlah sekolah. Dari hasil pengamatannya, ia mengungkapkan rasa kecewa.

“Kasihan masyarakat yang berharap, tetapi yang didistribusikan seperti itu. Saya pribadi ikut miris juga,” ujar Suyadi, Rabu (25/2/2026).

Ia mengatakan telah menerima berbagai informasi dari masyarakat terkait sajian MBG. DPRD Kota Malang pun mengimbau agar seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Malang tetap memenuhi komposisi gizi yang telah ditetapkan.

Suyadi menekankan pentingnya memperhatikan masa kedaluwarsa bahan makanan serta standar kelayakan gizi di setiap menu yang disalurkan.