Rudy menyebut, Pemerintah Provinsi Kaltim kerap menerima tamu dari berbagai wilayah, mulai Sabang sampai Merauke. Bahkan tamu dari kancah global.

Oleh karena itu, kata dia, standar fasilitas yang digunakan harus mencerminkan martabat daerah agar tidak dipandang sebelah mata oleh pihak luar.

Ia tak ingin daerah yang dipimpinnya dianggap miskin.

"Jangan direndahkan masyarakat Kaltim ini seolah-olah miskin banget gitu loh," tambahnya.

Setelah rencana penggantian mobil dinas senilai Rp8,5 miliar menuai polemik, Rudy membatalkannya.

Baca juga: Sosok Irma Suryani, Istri Perwira Mabes Polri Jadi Relawan Aksi 21 April, Siap Demo Gubernur Kaltim

Anggaran Rumah Dinas Rp25 M

Saat rencana anggaran rumah dinas Gubernur dan Wagub Kaltim Rp25 miliar jadi sorotan, Rudy juga buka suara.

Rudy menegaskan, anggaran itu telah melalui proses yang sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

"Rumah jabatan ini puluhan tahun tidak ditempati. Tentu banyak hal yang harus dibenahi," katanya saat ditemui Kompas.com di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (6/4/2026).

Dia memastikan, seluruh proses penganggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Yakni mulai dari pembahasan internal hingga persetujuan pemerintah pusat.

Saat ditanya terkait pertimbangan teknis besaran anggaran itu, orang nomor satu di Kaltim itu menyerahkan penjelasan detail kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunKaltim.co dengan judul Demo 21 April, Massa dari Bontang Tiba Subuh, Protes Kebijakan Gubernur Kaltim

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana, TribunKaltim.co/Gregorius Agung Salmon, Nevrianto)