TRIBUNNEWS.COM - Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (Setjen MPR) RI menonaktifkan dewan juri dan pembawa acara atau MC dalam pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat usai viralnya polemik penilaian jawaban peserta di media sosial.

Keputusan tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi MPR RI pada Selasa (12/5/2026).

Baca juga: MC LCC 4 Pilar Kalbar Minta Maaf usai Sebut Mungkin Perasaan Adik-adik Saja saat Peserta Protes

MPR RI Nonaktifkan Juri dan MC

Langkah itu diambil menyusul sorotan publik terhadap keputusan juri yang dianggap menyalahkan jawaban peserta meski dinilai benar oleh banyak warganet.

“Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan Dewan Juri dan MC pada kegiatan LCC ini,” tulis keterangan resmi tersebut.

Pihak MPR RI menegaskan bahwa kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda, termasuk LCC Empat Pilar, harus menjunjung tinggi sportivitas, objektivitas, keadilan, serta semangat pembelajaran yang konstruktif.

Selain menonaktifkan juri dan MC, MPR RI juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba.

Evaluasi itu mencakup mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban peserta, hingga tata kelola keberatan dalam perlombaan.

“MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan agar pelaksanaannya ke depan dapat berlangsung semakin baik, transparan, dan akuntabel,” lanjut pernyataan tersebut.

MPR RI turut mengapresiasi peserta, guru pendamping, panitia daerah, serta masyarakat yang memberikan perhatian terhadap pendidikan kebangsaan dan pelaksanaan LCC Empat Pilar.

Menurut MPR RI, masukan publik akan menjadi bahan evaluasi penting demi menjaga kualitas kegiatan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembelajaran kebangsaan yang inklusif, edukatif, dan berintegritas.

Kronologi Kejadian

Kontroversi bermula saat Grup C dari SMAN 1 Pontianak memprotes keputusan juri yang menganggap jawaban mereka salah dalam sesi rebutan pertanyaan saat perlombaan berlangsung di salah satu hotel di Pontianak.

Pertanyaan yang dipermasalahkan berkaitan dengan mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebelumnya, satu peserta telah menjawab namun dianggap salah sehingga nilainya dikurangi lima poin.

Namun tak lama kemudian, pertanyaan yang sama diberikan kepada Grup B dari SMAN 1 Sambas. Jawaban yang dinilai memiliki substansi serupa justru dinyatakan benar dan mendapat tambahan 10 poin.

Dalam tayangan yang beredar, MC membacakan pertanyaan, “BPK dipilih dari dan oleh anggota, namun untuk menjadi anggota BPK keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?”

Perwakilan Grup C kemudian menjawab, “Anggota-anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh presiden.”