Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Teror bom yang terjadi di rumah dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat tanggapan dari beberapa pihak, dari Antasari Azhar hingga Johan Budi.
Dua pimpinan KPK yang rumahnya diteror bom adalah Ketua KPK Agus Rahardjo di Bekasi dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Kalibata.
Teror bom tersebut terjadi, Rabu (9/1/2019) dengan adanya pelemparan dua bom molotov di rumah Laode.
Sementara itu, sebuah tas misterius disangkutkan di rumah Agus Rahardjo.
Polisi memastikan tas yang disangkutkan di pagar rumah Agus Rahardjo tersebut tidak berisi bom.
Berikut Tanggapan beberapa pihak terkait teror bom di Rumah Dua Pimpinan KPK.
Baca: Teror yang Menimpa Dua Pimpinan KPK, dari Tas Berisi Paku sampai Bom Molotov
1. Antasari Azhar
Mantan Ketua KPK Antasari Azhar memberi tanggapan tentang adanya teror bom di rumah dua pimpinan KPK.
Antasari Azhar mengaku prihatin terhadap adanya teror tersebut.
"Astaghfirullah, KPK kok masih diserang terus sih? Saya pikir dengan memenjarakan saya selesai, rupanya masih ada juga," kata Antasari di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/1/2019), mengutip Kompas.com.
Antasari mengatakan, teror seperti ini memang kerap diterima jajaran KPK sejak dulu, termasuk terhadap dirinya.
Ia merasa dikriminalisasi atas kasus pembunuhan Direktur Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen.
Namun, ia berpesan kepada seluruh jajaran KPK untuk tidak takut menghadapi teror dan intimidasi.
Ia yakin, KPK tak bisa diteror.
"Dulu waktu saya masuk (penjara), saya katakan walau saya masuk hari ini, berantas korupsi jangan berhenti. Jalan terus, makanya KPK tidak bisa diteror, KPK tidak akan bisa diteror," kata Antasari.
Menurut dia, teror yang dialami penyidik atau pimpinan KPK biasanya berkaitan dengan kasus tertentu yang sedang ditangani lembaga tersebut.
"Mungkin ada yang mau dibuat KPK, mereka tahu sehingga melakukan tindakan seperti ini, sehingga KPK tidak bergerak. Bisa saja, kan," kata dia.
Baca: Ada Teror Bom Molotov di Rumah Pimpinan KPK, ICW Bilang Itu Bukti KPK Bekerja
2. Staf Khusus Presiden
Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi, Johan Budi Saptopribowo juga beri tanggapan soal teror bom ini.
Johan menyesalkan teror yang dilayangkan kepada Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.
"Tentu tidak boleh di dalam negara yang demokrasi dan berdasarkan hukum ini ada pihak-pihak yang melakukan upaya-upaya semacam intimidasi kepada penegak hukum, dalam hal ini Pimpinan KPK," kata Johan, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/1/2019) mengutip Kompas.com.
Johan meyakini pihak kepolisian akan segera mengusut tuntas kasus ini dan menemukan pelaku teror.
"Kita tunggu bagaimana penjelasan Polri, saya yakin Polri segera melakukan proses penyelidikan kalau sudah memperoleh informasi atau laporan kejadian itu," kata dia.
Mantan Juru Bicara dan Pimpinan KPK ini, mengakui, teror dan intimidasi terhadap pimpinan, penyidik hingga karyawan KPK memang kerap terjadi.
Johan mengatakan, sebenarnya saat ini pengamanan terhadap pimpinan dan pejabat KPK sudah mulai diperketat.
Namun, hal itu tak lantas membuat aksi teror berhenti.
"Karena ruang gerak kita kan, tidak mungkin diawasi menempel 24 jam, itu kan enggak mungkin."
"Mungkin di sela-sela itu ada pihak-pihak yang tidak suka kepada KPK, kepada siapa pun, kepada pimpinan, apakah ke penyidik, apakah ke pegawai, itu melakukan intimidasi yang tujuannya bisa bermacam-macam," kata dia.
Baca: Ketua DPR Minta Polri Usut Tuntas dan Tangkap Pelaku Serta Dalang Teror Bom Di Rumah Pimpinan KPK
3. Mabes Polri
Mabes Polri membenarkan adanya teror bom yang menyasar kediaman dua pimpinan KPK.
Pertama adalah kediaman Ketua KPK Agus Rahardjo di Bekasi dan kedua, kediaman Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Kalibata.
"Jadi untuk kejadian hari ini, ada insiden di kediaman Bapak Agus sama Bapak Laode. Kejadian tersebut benar terjadi hari ini," ujar Keropenmas Divisi Humas Polri, Dedi Prasetyo.
Saat ini, ia mengatakan Polda Metro Jaya tengah membentuk tim, yang akan dibantu oleh Mabes Polri melalui Densus 88 Anti Teror.
Pelibatan Densus 88, kata dia, dikarenakan kompetensi dan pengalaman yang dimiliki dalam mengungkap kasus berkaitan dengan bahan peledak.
"Densus 88 memiliki pengalaman mengungkap berbagai kasus, peristiwa, yang terkait dengan masalah bahan peledak. Juga memiliki kompetensi yang cukup lengkap, oleh karena itu tugasnya Densus adalah mem-back up tim yang sudah dibentuk bapak Kapolda Metro Jaya," jelasnya.
Baca: Cerita Johan Budi Kerap Diteror Saat Masih Bekerja di KPK
4. Polres Bekasi
Polres Bekasi telah melakukan pemeriksaan terhadap dugaan teror bom di rumah Ketua KPK, Agus Rahardjo, di Perumahan Graha Indah, Jatiasih Kota Bekasi, Rabu (9/1/2019) pagi.
Dari hasil pengecekan, Kasubag Humas Polres Metro Bekasi, Kompol Erna Ruswing mengatakan tidak ada benda yang dicurigai sebagai bom tersebut.
"Gak ada (bom) tuh udah dicek," ujar Erna saat dikonfirmasi, Rabu (9/1/2019).
Erna enggan untuk menjelaskan benda yang ditemukan di rumah Agus Rahardjo.
Dirinya hanya memastikan bahwa benda tersebut kosong dan tidak mengandung unsur bahan peledak.
"Gak tahu saya. Orang udah dicek nggak ada itu kosong nggak ada apa-apa katanya," tegas Erna.
Erna mengatakan Kapolrestro Bekasi Kota, Kombes Pol Indarto, terjun langsung ke TKP.
Baca: Penuturan Ketua RT Rumah Pimpinan KPK Soal Pengamanan
5. Ketua DPR
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo meminta Polri usut tuntas dan temukan pelaku serta dalang dari aksi teror bom di rumah dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Mengutuk keras aksi yang tidak bertanggung jawab kepada Pimpinan KPK. Saya telah meminta Polri usut tuntas dan temukan pelaku serta dalangnya," tegas mantan ketua Komisi III DPR RI ini kepada wartawan, Jakarta, Rabu (9/1/2019).
Politikus Golkar ini menegaskan, tidak bisa membiarkan orang seenaknya melakukan aksi-aksi yang tidak bertanggung jawab dan membuat suasana ketakutan masyarakat.
Untuk itu Bamsoet demikian sapaannya, mendorong Kepolisian RI untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut.
"Agar tidak menimbulkan keresahan bagi pemilik rumah maupun masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut, serta segera memberikan informasi terupdate dari kasus tersebut," ujar Bamsoet.
Ia pun mendorong aparat kepolisian untuk meningkatkan kewaspadaan dan penjagaan terhadap pejabat Negara, mengingat situasi saat ini sudah memasuki masa kampanye dan Pemilu 2019.
(Tribunnews.com/Fitriana Andriyani)