Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - BPJS Kesehatan tengah menyiapkan rencana mahasiswa baru memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan aktif saat mendaftar kuliah.
Rencana tersebut disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito dalam sambutannya dalam rangkaian kegiatan Kick Off HUT ke-58 BPJS Kesehatan dan Launching Quick Win Direksi di Universitas Padjajaran, Jawa Barat, Rabu (20/5/2026).
Lebih lanjut ia menyebutkan jika pihaknya sudah mengirim surat kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek).
Tujuannya untuk membuka kerja sama agar kampus dapat memastikan mahasiswa memiliki perlindungan kesehatan sejak awal masa pendidikan.
Baca juga: Klaim JHT dan JKP Melonjak, Legislator PDIP Warning Ketahanan Dana BPJS Ketenagakerjaan
“Jadi kita sedang merencanakan dan bersurat ke Kemendikti untuk bisa diterima, untuk bisa mengajukan kerja sama bahwa nanti setiap mahasiswa yang mendaftar, BPJS-nya harus aktif, untuk menambah kepersertaan ,” ujarnya.
Menurutnya, langkah ini penting karena banyak mahasiswa harus tinggal jauh dari keluarga selama kuliah.
Kondisi tersebut membuat perlindungan kesehatan menjadi kebutuhan dasar, terutama saat mahasiswa sakit mendadak atau mengalami kecelakaan.
“Saya rasa nanti lebih menguntungkan apabila mahasiswanya punya jaminan kesehatan selama kuliah. Terutama mereka yang pindah-pindah tempat atau dari luar kota,” lanjutnya.
Bukan Sekadar Administrasi Kampus
Rencana ini dinilai bukan hanya urusan administrasi pendidikan. Di lapangan, banyak perguruan tinggi menghadapi persoalan ketika mahasiswa membutuhkan layanan kesehatan tetapi tidak memiliki BPJS aktif.
Kondisi itu ternyata sudah lama dirasakan Universitas Padjadjaran.
Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof. dr. Arief Sjamsulaksan Kartasasmita, Sp.M(K), M.Kes., Ph.D.. mengatakan kampusnya sudah menerapkan kebijakan serupa sejak dua tahun lalu.
“Sebetulnya sudah melaksanakan itu. Ya, jadi seluruh mahasiswa baru ini akan tetapi wajibkan untuk kalau tidak aktif BPJS-nya tidak bisa dapat uang sebagai mahasiswa,” ujarnya.
Menurut Arief, kebijakan itu lahir dari pengalaman kampus menghadapi mahasiswa yang sakit atau mengalami kecelakaan tanpa perlindungan jaminan kesehatan.
“Kami sering mendapatkan mahasiswa tiba-tiba sakit, tiba-tiba kecelakaan, nggak punya BPJS. Itu jadi sulit siapa yang menerimanya,” katanya.