Pemerintah Bentuk Satgas Khusus Untuk Kawal APBN dan APBD di PON XXI Aceh-Sumut
 
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo berharap Pekan Olahraga Nasional (PON XXI Aceh-Sumatera Utara bisa sukses penyelenggaraan, prestasi dan administrasi.

Untuk sukses administrasi, Menpora Dito menyebut bahwa pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) guna mengawal anggaran khususnya dari APBN.

Seperti diketahui, pemerintah pusat melalui Kemenpora menggelontorkan anggaran sebesar Rp 516 miliar lebih untuk penyelenggaran PON Aceh-Sumut.

“Ya jadi ini juga merupakan hasil saat terakhir ratas bersama Bapak Presiden dimana kita pertama membentuk satgas pengawalan penyelenggaraan untuk PON yang isinya adalah para kementerian/lembaga yang terkait,” kata Menpora Dito di Kemenpora, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

“Dan juga ada khusus untuk Satgas penegakan hukumnya terkait akuntabilitasnya yang diketuai Pak Jaksa Agung bersama dengan BPKP, BPK, KPK, Kapolri, dan Kejaksaan. Nah, ini untuk mengawal dan menjaga postur penggunaan APBN,” sambungnya.

Tak hanya untuk mengawal anggaran dari APBN, dalam PON kali ini juga dibentuk Satgas khusus untuk mengawal anggaran dari APBD.

Seperti diketahui, gelaran PON juga mendapatkan alokasi anggaran dari daerah penyelenggara.

Satgas untuk mengawal APBD dirasa sagat perlu lantaran tak ingin lagi terjadi seperti PON Papua sebelumnya yang sempat gagal bayar hingga ratusan miliar rupiah.

“Nah ini sudah dilakukan sejak PON sebelumnya, yang berbeda dengan PON kali ini adalah khusus untuk APBD dibentuk juga oleh tim Kemendagri untuk mengontrol pemakaian dan pengeluaran APBD,” kata Menpora Dito.

“Jadi kita tidak ingin kejadian seperti PON sebelumnya, di mana ada tanda kutip belum terbayar atau gagal bayar Rp 340 miliar,”

“Ternyata masyarakat tahunya PON ya PON, pasti mikirnya Kemenpora, tapi ternyata itu adalah APBD.  Nah case seperti itu yang waktu itu saya laporkan ke bapak presiden, ini tidak boleh terjadi lagi. Jadi baik pengguna APBN dan APBD, ini semua pemakaiannya harus ada sepengetahuan bersama dan juga hal -hal pertanyaannya sangat banyak,” pungkasnya.