Baca tanpa iklan
Mereka termasuk dua anggota Human Rights Watch (HRW) di Yordania, seorang pengacara, dan dua jurnalis dari Organisasi untuk Proyek Pelaporan Kejahatan dan Korupsi Terorganisir (OCCRP).
Sasaran lain di Yordania ini adalah lima anggota Forum Nasional untuk Pertahanan Kebebasan – sebuah badan hukum Yordania yang memberikan perwakilan pro-bono kepada para aktivis, tahanan politik, dan warga negara lainnya.
Meskipun beberapa korban menjadi sasaran melalui teknik umum skema rekayasa sosial yang canggih, di mana peretas menyamar sebagai tokoh – dalam hal ini jurnalis terkenal – agar target mengeklik tautan yang berisi spyware, korban lainnya diretas dengan serangan “zero-click” (tanpa klik).
Serangan ini dapat menginfeksi ponsel tanpa pengguna mengklik tautan apa pun.
Spyware Pegasus, yang dibuat oleh perusahaan Israel, NSO Group, memungkinkan penggunanya mengakses semua konten ponsel dan perangkat target.
Banyak pemerintah dan aktor negara – terutama di negara-negara Teluk dan Timur Tengah – telah membeli spyware selama bertahun-tahun dan menggunakannya terhadap target dalam dan luar negeri dalam upaya membungkam kritik dan pendapat.
“Kami yakin ini hanyalah puncak gunung es terkait penggunaan spyware Pegasus di Yordania dan jumlah korban sebenarnya kemungkinan besar jauh lebih tinggi,” kata laporan Access Now.
Pelaku peretasan belum teridentifikasi, sehingga sering kali sulit untuk ditentukan, meskipun telah dilakukan analisis terhadap perangkat yang terinfeksi.
Bagaimana dengan di Indonesia?
Pertengahan 2023 lalu, Indonesian Corruption Watch (ICW) mengatakan pengadaan alat sadap harus jadi perhatian dan dibuka secara transparan oleh negara.
Hal ini terkait laporan IndonesiaLeaks soal adanya penyalahgunaan alat sadap pegasus di Indonesia.
Berdasarkan Situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, Kepolisian RI (Polri) sempat membeli perangkat lunak bernama 'zero click intrusion system', yang hanya dimiliki oleh Pegasus pada 2017 dan 2018.
"ICW akan highlights dari dua aspek yakni aspek anggaran dan juga dari aspek pengadaannya. Tapi paling yang lebih umum sebenarnya dua konteks ini akan saya bingkai dalam kerangka demokrasi," kata Koordinator Divisi Pengelolaan Pengetahuan ICW Wana Alamsyah dalam konferensi pers "Pengadaan Alat Sadap Pegasus Menjadi Ancaman pada Demokrasi di Indonesia" di Jakarta Pusat, Selasa (20/6/2023).
"Bagaimana kemudian ternyata alat sadap ini juga menjadi salah satu masalah besar dalam kerja-kerja penguatan demokrasi di Indonesia," sambungnya.