Baca tanpa iklan
Tim terpadu akan melakukan pengawasan secara rutin dengan pola pre-emtif, persuasif maupun refresif. Juga mensinergikan sumberdaya yang ada pada masing-masing pihak.
“Mereka sigap, setiap ada illegal fishing pasti langsung ditindak. Contohnya belum lama ini Pada 12-20 April 2018, tim patroli apung terpadu yang melibatkan Balai TNK, Polair, Gakkum Wilayah III, menangkap sejumlah nelayan yang memancing ikan di area menyelam di kawasan wisata Komodo. Balai TNK juga sudah merilis nomor hotline untuk dikontak setiap saat apabila ditemukan tindakan yang diduga melanggar,” ungkap Shana.
Shana juga menceritakan, pada 11 April 2018 lalu, telah berlangsung rapat sosialisasi zonasi TN Komodo sebagai tindak lanjut kejadian tour guide yang mengganggu Komodo. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Balai TN Komodo, Kapolres Manggarai Barat, Kepala Dinas Manggarai Barat, PIC Labuan Bajo, ASITA Manggarai, Asosiasi Kapal Angkutan Wisata (ASKAWI), Dive Operator Community Komodo (DOCK), HPI, Perkumpulan Penyelam Profesional Komodo (P3K), Syahbandar Pelabuhan Labuan Bajo, WWF Indonesia, serta Generasi Pesona Indonesia (GenPI) Nusa Tenggara Timur.
“Ada tujuh poin penting yang dihasilkan dalam forum saat itu. Dimana intinya untuk menjaga dan melesatarikan TN Komodo. Serta menjaga ekosistem, baik yang didarat maupun yang di laut,” ujarnya.
Dijelaskan Shana, ada salah satu poin yang dianggap akan melestarikan ekosistem di Taman Nasional. Yaitu, Kepala Balai Taman Nasional Komodo menyatakan menghentikan aktivitas Feeding (pemberian makan ke Komodo).
Bahkan untuk tamu VVIP. Hal itu untuk menjamin tidak adanya perubahan perilaku Komodo sebagai satwa liar.
“Untuk menjaga ekosistem, baik di darat maupun di laut, perlu solusi. Solusi pertama udah akan dipasang 41 mooring di TNK pada tahun 2018. Lalu solusi kedua, sedang dihitung untuk maksimal jumlah penyelaman atau snorkeling bersamaan di titik-titik selam TNK. Baru disusun percontohan di 11 titik, dan diperkirakan tahun ini dapat diselesaikan untuk sisanya. Yang ketiga setelah jelas batas maksimal kunjungan, baru bisa diterapkan konsep buka tutup yang kemungkinan uji coba pada tahun 2019,” papar Shana.
“Intinya, kami semua sedang mengerjakan penyusunan studi carrying capacity yang tidak hanya mengatur mengenai pariwisata namun juga pertumbuhan populasi dalam TNK agar tetap bisa menjaga kelestarian ekosistemnya,” jelasnya lagi.