Baca tanpa iklan
Aksi Budaya berlanjut hingga pada tanggal 07 Januari 2013, dari berbagai elemen yang mengatasnamakan Forum Peduli Bahasa Daerah Indonesia (tergabung dari berbagai daerah, diantaranya: Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, Makasar, Purwerejo, Surakarta, Purwokerto, Pensatrada UPI, Sastra UNPAD, STIKEP-Kuningan, MGMP Bahasa Daerah dari berbagai Kab/Kota di Indonesia, dan unsur lainnya) Mendatangi gedung DPR-RI yang diterima oleh Pimpinan Fraksi Golkar dan Komisi X DPR-RI untuk beraudiensi, memberikan penyataan sikap, serta meminta bantuan berupa dukungan politis guna Status Bahasa Daerah menjadi Mata Pelajaran yang mandiri, tercantum secara eksplisit agar jelas kedudukan dan payung hukumnya kelak secara Nasional.
Bahwasanya, memang seharusnya lah untuk pemeliharaan dan kelestarian Bahasa Daerah merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat (Negara) yang harus ditanggapi serta dilaksanakan secara serius. Jika dikembalikan lagi kepada kewenangan daerah masing-masing, sedangkan kejelasan berupa payung hukum dalam kurikulum pusat nya sendiri tidak ada. Itu sama halnya Pemerintah Pusat (Negara) secara tidak langsung melepaskan tanggung jawab serta mengingkari konstitusi yang ada.
TRIBUNNERS TERBARU